Fusilatnews – Sejarah sering kali meninggalkan jejak luka yang panjang. Pada Juni 1989, dunia dikejutkan oleh tragedi di Lapangan Tiananmen, Beijing. Ribuan mahasiswa dan rakyat sipil turun ke jalan, menuntut reformasi politik, kebebasan berpendapat, dan perlawanan terhadap korupsi. Namun, jawaban negara adalah deru rantai baja tank militer. Gambar ikonik seorang pemuda berdiri menghadang tank menjadi simbol keberanian, tetapi juga saksi bisu dari kekerasan negara yang menelan ribuan nyawa.
Tiga dekade berselang, bayang-bayang Tiananmen seolah beresonansi hingga Jakarta. Pada kerusuhan dan demonstrasi di depan Gedung DPR, publik menyaksikan bagaimana aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman. Mobil Brimob yang melaju tanpa kendali menggilas para pendemo. Jeritan dan kepanikan memenuhi udara, mengingatkan kita bahwa kekerasan negara bukanlah kisah asing dari negeri jauh, melainkan realitas di halaman rumah sendiri.
Kedua peristiwa itu lahir dari denyut yang sama: rakyat menuntut keadilan, negara menjawab dengan represi. Bedanya, di Tiananmen, tank baja menjadi instrumen kekuasaan yang menindas; sementara di Senayan, ban mobil aparat menjelma menjadi simbol betapa nyawa manusia begitu murah di mata penguasa.
Di balik darah dan air mata, ada ironi yang tak bisa kita abaikan. Negara yang seharusnya berdiri di atas mandat rakyat justru kerap menempatkan diri sebagai lawan rakyat. Demokrasi yang dijanjikan sering kali tereduksi menjadi formalitas belaka, sementara substansinya tenggelam dalam kerakusan kuasa.
Esai ini tidak bermaksud menyamakan secara total Beijing dengan Jakarta—skala dan konteksnya berbeda. Tetapi satu benang merah yang jelas adalah bagaimana negara, ketika merasa terancam oleh rakyatnya sendiri, memilih jalan kekerasan. Dan di situlah letak tragedinya: negara kehilangan legitimasi moral, karena alih-alih menjadi pelindung, ia berubah menjadi algojo.
Mengingat Tiananmen, kita diingatkan betapa mahalnya harga sebuah kebebasan. Menyaksikan Senayan, kita dipaksa bertanya: “Jakarta bukan Beijing, bukan? Atau sebenarnya kita hanya mengulang luka yang sama dengan nama berbeda?”
