Oleh: Entang Sastraatmadja – (Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
Dalam beberapa tahun terakhir, posisi Direktur Utama Perum Bulog tampaknya menjadi kursi panas yang tak bertuan lama. Silih berganti pemimpin datang dan pergi dalam hitungan bulan. Bayu Krisnamurthi hanya bertahan sekitar 10 bulan, disusul Wahyu Suparyono yang bahkan hanya menjabat selama 4 bulan. Kini, Novi Helmy Prasetya menyusul jejak yang sama: mundur hanya empat bulan setelah dilantik. Apa yang sebenarnya terjadi?
Terlepas dari narasi resmi soal “penyegaran organisasi” atau “penugasan strategis”, publik patut bertanya: mengapa pucuk pimpinan lembaga pangan sekrusial Bulog tidak pernah awet? Ada empat hal yang layak dicermati.
Pertama, Kementerian BUMN memang kerap berdalih soal penyegaran dan penugasan baru. Konon, Bulog sedang bersiap menghadapi transformasi besar: dari sekadar operator beras menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional yang lebih luas cakupannya.
Kedua, perombakan direksi sering kali dilakukan demi alasan efisiensi dan peningkatan kinerja. Menteri BUMN Erick Thohir telah berulang kali menyampaikan pentingnya “darah segar” di tubuh Bulog, namun belum tampak hasil yang benar-benar signifikan dari langkah bongkar pasang itu.
Ketiga, faktor politis tak bisa diabaikan. Direktur Utama adalah posisi strategis yang rentan tarik-menarik kepentingan. Ketika kebijakan pangan bersinggungan langsung dengan stabilitas sosial dan politik, maka siapa yang duduk di kursi Dirut Bulog adalah keputusan yang sarat kalkulasi, bukan semata soal kapasitas teknis.
Keempat, faktor kontribusi dan loyalitas. Sejumlah Dirut sebelumnya, meskipun masa jabatannya pendek, tetap dipuji atas dedikasinya. Sebut saja Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol yang diganti pada Februari 2025 setelah memberikan kontribusi nyata bagi Bulog.
Kini, tongkat estafet kepemimpinan sementara dipegang oleh Prihasto Setyanto, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menggantikan Novi Helmy yang mengundurkan diri.
Tugas Berat di Pundak Prihasto
Sebagai Plt Dirut, Prihasto bukan hanya menghadapi rutinitas birokrasi, tapi tantangan strategis yang tak ringan. Tugas pokoknya meliputi:
- Menjaga pasokan dan kualitas pangan nasional
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi Bulog
- Memastikan optimalisasi sumber daya
- Tanggap terhadap kondisi darurat dan fluktuasi pangan
Di saat bersamaan, ia juga harus merespons sederet tantangan mendesak:
- Fluktuasi harga pangan dan dampak perubahan iklim
- Kesulitan menyerap gabah petani akibat mismatch harga dan akses
- Kebutuhan pangan yang makin kompleks dan dinamis
Dengan pengalamannya sebagai Direktur Pengadaan selama empat bulan terakhir, Prihasto sebetulnya punya pijakan yang kuat untuk segera bekerja efektif. Beberapa langkah strategis yang bisa segera diambil antara lain:
- Meningkatkan penyerapan gabah petani dengan mempercepat distribusi dan penetapan harga yang kompetitif sesuai regulasi: Rp 6.500/kg untuk gabah kering panen (GKP).
- Menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui pengawasan ketat di gudang dan audit kualitas yang melibatkan pihak independen.
- Meningkatkan perawatan gudang secara berkala agar mutu beras tetap terjaga hingga waktu distribusi tiba.
- Memperluas kerja sama dengan Gapoktan dan mitra penggilingan untuk memperkuat rantai pasok yang lebih langsung dan efisien.
- Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan pemda, TNI, dan Polri untuk mendukung kelancaran logistik pangan nasional.
Dengan sinergi yang baik antara lembaga dan pemangku kepentingan, diharapkan Bulog tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penyangga stok pangan, tapi juga menjadi kekuatan utama dalam mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih-nya.
Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan
Semoga Prihasto tidak sekadar menjadi “Plt” dalam status administratif, tapi benar-benar Plt: Pemimpin yang Layak Tindak. Ia mesti mengemudikan Bulog sebagai sahabat petani, pengayom konsumen, sekaligus pelindung negara dalam menghadapi badai krisis pangan global.
Selamat berjuang, Bung Prihasto. Tunjukkan bahwa Bulog bisa lebih dari sekadar birokrasi—tapi menjadi lembaga yang hidup, berpihak, dan memberdayakan.

Oleh: Entang Sastraatmadja – (Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)























