Oleh Achsin El-Qudsy
Beathor Suryadi, tokoh senior PDI Perjuangan dan mantan tenaga ahli di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), kembali mengguncang jagat politik nasional. Dalam pernyataan terbarunya kepada media, Beathor secara terbuka meminta Prof. Dr. Paiman Raharjo mengakui dugaan keterlibatannya dalam pembuatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang selama ini disebut-sebut berasal dari “Pasar Pojok Pramuka”.
“Pak Paiman, akui saja. Katakan kepada publik bahwa Anda yang membuat ijazah itu. Rakyat Indonesia adalah bangsa yang pemaaf. Mereka akan menghargai kejujuran,” ujar Beathor kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
Pernyataan Beathor sontak menjadi sorotan, sebab menyentuh kembali isu lama yang sempat meredup: keabsahan ijazah Jokowi. Tuduhan ini mencuat pertama kali menjelang Pilpres 2019, lalu kembali mencuat di ujung masa jabatan Jokowi. Namun yang membuat pernyataan kali ini berbeda adalah fakta bahwa Beathor berasal dari internal PDI Perjuangan, partai yang selama ini menjadi kendaraan politik utama Jokowi.
Nama Paiman Raharjo bukan sosok asing di lingkaran kekuasaan. Ia dikenal sebagai akademisi dan belakangan semakin dekat dengan elite nasional. Namun tudingan Beathor tidak sekadar bersifat personal, melainkan membawa dimensi historis dan politis yang lebih dalam.
Beathor mengklaim bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi, melainkan merupakan “kreasi” Paiman—yang saat itu disebut aktif di lingkungan lembaga pendidikan nonformal di kawasan Pasar Pojok Pramuka.
“Sudah saatnya bangsa ini bersih dari manipulasi sejarah personal. Jika memang ada kekeliruan di masa lalu, lebih baik diakui daripada terus-menerus disembunyikan,” tegas Beathor.
Pernyataan ini segera memicu respons beragam. Sebagian publik yang sejak lama mencurigai latar belakang pendidikan Jokowi melihatnya sebagai momentum penting untuk membuka tabir kebenaran.
Namun sejumlah elite PDIP terlihat berhati-hati. Beberapa memilih bungkam, sementara lainnya menilai Beathor sedang berada dalam tekanan atau agenda politik tertentu. Seorang pengurus DPP PDIP yang enggan disebut namanya mengatakan, “Isu ijazah sudah selesai secara hukum, dan tidak pantas diangkat kembali oleh kader partai sendiri.”
Namun demikian, publik sulit mengabaikan fakta bahwa Beathor pernah menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan mengenal dinamika internal kekuasaan. Hal itu membuat pernyataannya kali ini sulit dipandang sebelah mata.
Hingga berita ini diturunkan, Prof. Paiman Raharjo belum memberikan tanggapan resmi. Dihubungi berulang kali oleh awak media, panggilan telepon maupun pesan singkat belum direspons. Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi dan mendongkrak tekanan publik agar ada kejelasan.
Beberapa lembaga advokasi transparansi mulai mendesak agar Paiman dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka demi memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses legalitas administrasi pendidikan Presiden Jokowi.
Isu ini bukan semata menyangkut dokumen pribadi, tetapi juga menyentuh kredibilitas institusi negara. Jika benar ada manipulasi administratif dalam pendidikan kepala negara, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
Bagi Beathor, yang kini diberhentikan dari posisinya di BP Taskin RI setelah beberapa pernyataan kontroversial, langkah ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan merupakan panggilan moral.
“Saya tidak punya niat menjatuhkan siapa pun. Saya hanya ingin bangsa ini bangkit dengan fondasi kejujuran. Jika pemimpin tertinggi mau mengakui kesalahan masa lalu, itulah teladan sejati,” pungkasnya.
