Fusilatnews – Dasar Memang—sebagai content creator, Dedi Mulyadi seperti cacing kepanasan ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut adanya uang-uang daerah yang mengendap di bank. Padahal, Purbaya tidak menyebut nama Jawa Barat, tidak juga menyebut siapa gubernurnya. Tapi entah mengapa, Dedi bereaksi paling keras, bahkan menempuh jarak jauh dari Bandung ke Jakarta hanya untuk “membuktikan” bahwa Jawa Barat bersih dari tudingan itu.
Gaya ini khas Dedi Mulyadi—reaktif, teatrikal, dan penuh pencitraan. Sebagai mantan bupati yang terbiasa tampil di media sosial dengan konten edukatif bernuansa budaya Sunda, Dedi tampaknya belum sepenuhnya beralih dari panggung YouTube ke arena birokrasi. Ia masih cenderung melihat setiap kritik sebagai tudingan personal, bukan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang sehat.
Padahal, pejabat-pejabat daerah lain memilih diam. Mereka tahu bahwa pernyataan Purbaya bersifat umum—tentang fenomena struktural di mana dana APBD di berbagai daerah memang kerap tersimpan sementara di rekening bank. Namun Dedi berbeda. Ia langsung bergerak, mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia untuk menelusuri data. Dalam dua hari, ia menggelar konferensi pers dan berulang kali menegaskan: tidak ada dana mengendap Rp 4,17 triliun di Pemprov Jabar.
Dari hasil pengecekan itu, Dedi menemukan bahwa kas daerah Jawa Barat per 17 Oktober hanya Rp 2,6 triliun, dan semuanya tersimpan dalam bentuk giro—bukan deposito. Ia juga menjelaskan bahwa fluktuasi kas adalah hal wajar, karena anggaran pemerintah selalu bergerak mengikuti ritme pembayaran gaji, proyek, dan kontrak kerja. Tidak ada yang istimewa di situ. Tapi yang menarik justru adalah kegelisahan yang melatarinya.
Seolah-olah Dedi ingin menegaskan, “Saya gubernur yang bersih, jangan samakan saya dengan daerah lain.” Namun dalam politik, pembelaan yang terlalu keras justru sering menimbulkan kesan sebaliknya: bahwa ada sesuatu yang ditakutkan. Alih-alih menunggu klarifikasi resmi antar lembaga, Dedi memilih panggung publik untuk menunjukkan dirinya aktif, cepat tanggap, dan transparan—atribut yang mungkin lebih berguna di dunia content creation ketimbang dalam kepemimpinan pemerintahan.
Sementara itu, Purbaya menanggapi dengan dingin. Ia bahkan menyindir bahwa Dedi mungkin “dikibuli anak buahnya”, karena data yang ia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Pernyataan itu menambah bara, tetapi sekaligus menguji kedewasaan politik seorang gubernur: apakah ia akan tetap tersulut emosi, atau mulai memahami bahwa pemerintahan bukan soal membuktikan diri, melainkan soal koordinasi dan kepercayaan antar lembaga.
Sesungguhnya, perdebatan ini bukan hanya tentang angka Rp 4,17 triliun atau Rp 2,6 triliun. Ini tentang gaya kepemimpinan di era pasca-Jokowi—ketika pejabat publik semakin terbiasa menjadikan ruang publik sebagai panggung klarifikasi pribadi. Padahal, publik lebih butuh ketenangan, bukan drama. Lebih butuh kebijakan yang jelas, bukan aksi vlogging di kantor kementerian.
Jika Dedi ingin dikenal bukan hanya sebagai content creator yang lihai bercerita, tapi sebagai gubernur yang piawai mengelola pemerintahan, maka sebaiknya ia mulai belajar tenang menghadapi kritik. Tidak semua tudingan perlu ditanggapi dengan kamera dan sorotan media. Kadang, cukup dengan kerja nyata dan transparansi data.
Sebab pada akhirnya, pejabat yang benar tidak perlu membuktikan diri dengan sensasi. Yang bekerja dengan tenang tak perlu sibuk membela diri di depan publik. Dan yang memimpin dengan kepala dingin, tidak akan terlihat seperti cacing kepanasan setiap kali disinggung soal uang.
