Sebab, saat hakim menerima suap, itu bukan sekadar korupsi — itu kiamat kecil bagi hukum dan kemanusiaan.
Dalam sistem hukum, hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi—seorang penjaga keadilan yang dituntut memutus perkara tanpa rasa takut atau pamrih, dengan nurani sebagai kompas dan hukum sebagai pedoman. Namun, apa jadinya ketika wakil Tuhan itu justru menjual keadilan, menukar nurani dengan segepok uang, dan menukar putusan dengan nominal dolar? Di titik inilah, hukum kehilangan jiwa, dan bangsa kehilangan arah. Inilah kiamat kecil: ketika hakim menerima suap.
Kasus suap senilai Rp 40 miliar yang menyeret nama pengacara Marcella Santoso, Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, dan M. Syafei, bersama sejumlah hakim dan pejabat pengadilan, bukan sekadar kisah kriminal biasa. Ia adalah tragedi moral. Dalam surat dakwaan, disebut bahwa korporasi crude palm oil (CPO) menyiapkan bujet Rp 20 miliar agar majelis hakim menjatuhkan vonis bebas. Belum cukup di situ, uang suap tahap kedua bahkan mencapai 2 juta dolar AS—setara Rp 32 miliar—yang sebagian besar masuk ke kantong hakim, termasuk Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu, Muhammad Arif Nuryanta.
Membaca angka-angka itu membuat kita terhenyak. Rp 40 miliar untuk memutarbalikkan kebenaran. Rp 40 miliar untuk menodai sumpah jabatan. Rp 40 miliar untuk menjual keadilan yang seharusnya suci. Ironisnya, para penerima suap itu bukan orang awam—mereka tahu hukum, mereka paham makna keadilan, tetapi justru mereka yang merobohkannya.
Hakim seharusnya berdiri di atas kepentingan mana pun. Ketika ia menerima suap, ia bukan hanya mengkhianati negara, tapi juga mengkhianati Tuhan yang diwakilinya. Karena pada setiap vonis, ada nyawa yang dipertaruhkan, ada kepercayaan publik yang digantungkan. Maka, ketika hakim runtuh, seluruh bangunan hukum ikut ambruk. Dan yang tersisa hanyalah reruntuhan kepercayaan.
Dalam konteks ini, istilah “wakil Tuhan” menjadi ironi yang pahit. Bagaimana mungkin seseorang yang menyebut dirinya penegak keadilan tega menerima uang kotor dari para pencuri uang rakyat? Di ruang sidang yang seharusnya sakral, uang justru menjadi kitab baru. Pasal-pasal suci hukum diganti dengan angka-angka transaksi. Putusan tidak lagi lahir dari nurani, melainkan dari negosiasi.
Apa yang menimpa para hakim dalam perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum; ini adalah penghianatan terhadap makna peradilan. Keadilan tidak lagi diukur dari kebenaran, tetapi dari kemampuan membayar. Ketika para hakim ikut bermain dalam pasar gelap keadilan, bangsa ini sebenarnya sedang menggali kuburnya sendiri. Sebab, tanpa keadilan, hukum hanyalah formalitas, dan negara hanyalah panggung sandiwara.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dengan memperkuat lembaga atau menambah anggaran. Yang paling mendesak adalah reformasi moral. Sebab korupsi di ruang pengadilan bukan sekadar hasil dari sistem yang lemah, melainkan dari jiwa-jiwa yang rapuh. Dan selama moral itu masih bisa dibeli, hukum tidak akan pernah benar-benar tegak.
Mungkin inilah yang disebut “kiamat awal”: ketika yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi kebusukan. Dari titik inilah bangsa mulai kehilangan harapan. Sebab, jika hakim pun bisa dibeli, siapa lagi yang bisa dipercaya?
Seharusnya, ruang sidang menjadi tempat keadilan ditegakkan, bukan tempat transaksi disepakati. Hakim seharusnya meneladani Tuhan yang mereka wakili, bukan meniru iblis yang menggoda. Dan mungkin, sebelum negara ini benar-benar hancur, kita harus kembali bertanya dengan getir: masih adakah keadilan yang tak bisa dibeli?
Sebab, saat hakim menerima suap, itu bukan sekadar korupsi — itu kiamat kecil bagi hukum dan kemanusiaan.
