Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan akan ada sanksi bagi provinsi yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 di luar formula yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Pengupahan.
Jakarta – Fusilatnews – Pemprov DKI Jakarta menggelar sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 pekan lalu tidak langsung menemukan satu kesepahaman.
Sampai Batas terakhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 jatuh pada besok 21 November 2023. Pengusaha dan buruh masih silang pendapat soal berapa kenaikan UMP 2024.
Jumlah usulan kenaikan UMP antara pengusaha dan buruh sangat terpaut jauh, meski angkanya sama-sama sudah di atas Rp 5 juta per bulan untuk UMP 2024.
Dewan Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman menyampaikan, pihaknya dari unsur pengusaha yakni Apindo dan Kadin merekomendasikan kenaikan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang pengupahan.
“Nah besaran yang diajukan oleh Apindo dan Kadin mengacu kepada PP 51/2023 dengan formula alpha 0,2. Jadi besaran Upah Minimum Provinsi yang diajukan oleh kami pengusaha adalah menjadi Rp5.043.000,” kata Nurjaman saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jumat lalu seperti ditulis Senin (20/11/2023).
Adapun usulan dari serikat pekerja atau buruh ternyata keluar dari PP 51/2023, yaitu mengacu kepada permintaan kenaikan 15%.
Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja atau Buruh Dedi Hartono menyampaikan, pihaknya merekomendasikan agar penetapan alpha ialah sekitar 8,15%. Sehingga jika pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan ditambah alpha 8,15% didapatkan angka kenaikan upah mencapai 15%.
“Angka 8,15% itu adalah angka yang kita rangkum dari dampak terkait perbedaan upah sektoral. Sehingga ini menjadi satu kesatuan yang kita jadikan dasar untuk mempertimbangkan kenaikan upah 15%.
Sementara angka besaran upahnya sama dengan yang kita sampaikan di sebelum-sebelumnya, tuntutan pekerja naik 15% dengan angka Rp5,6 juta (per bulan),” jelas Dedi.
Akhirnya kenaikan UMP Jakarta disepakati sebesar Rp 5.067.381 dari UMP sebelumnya yang hanya ,mencapai 4,9 juta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan akan ada sanksi bagi provinsi yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 di luar formula yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Pengupahan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan sanksi tersebut bukan dari Kemnaker melainkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sanksi bukan dari Bu Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) tapi kami laporkan ke Kemendagri. Nanti ada unsur pembinaan dari Kemendagri. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan sanksinya,” jelasnya dalam Ngobrol Bareng Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Selasa (21/11/2023).
Indah mengatakan memahami jika memang ada provinsi yang menetapkan UMP 2024 lebih tinggi dari dasar penetapan UMP yang termaktub dalam PP No 51/2023. Namun demikian, menurutnya pemerintah provinsi tetap harus taat dengan PP tersebut.
“Tapi yang jelas kalau tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, ini kan dasar penetapan upahnya PP ya, berarti lebih tinggi. Sebenarnya kan kita bisa paham ya kalau ada suatu wilayah yang tidak taat pada PP bagaimana? harusnya kan semua taat pada PP,” ujarnya.
Meski demikian, Indah menyebut kewenangan pemerintah yang memberikan sanksi kepada provinsi yang tidak taat itu akan dilakukan oleh Kemendagri, bukan Kemnaker.
“Tapi kita serahkan kepada Kemendagri, melakukan mulai dari pembinaan sampai dengan sanksi. Yang jelas sanksi tersebut ada dari pemerintah,” tukasnya.
Hingga saat ini, Rabu (22/11/2023 pukul 11.47 WIB), terpantau besaran kenaikan UMP tahun 2024 yang tertinggi adalah 7,50%, terjadi di provinsi Maluku Utara. Secara nilai, kenaikan UMP tahun 2024 tertinggi adalah sekitar Rp221 ribu, juga di Maluku Utara. Sedangkan terendah saat ini adalah kenaikan Rp60.000.
Sementara, sejumlah serikat buruh masih mendesak pemerintah agar menaikkan UMP tahun 2024 sebesar 15%.
