Fusilatnew – Dulu, kita menyaksikan perebutan atas Irian Barat, lalu Pulau Sipadan-Ligitan, dan sesekali pusing dengan perbatasan Malaysia–Indonesia yang lebih banyak memakai jurus “pakai dulu, ribut belakangan.” Kini, drama geopolitik tropis kita dipentaskan kembali, kali ini oleh dua gubernur muda—yang satu menantu Presiden, yang satu bekas kombatan—berkelahi bukan soal perempuan, bukan soal pacuan kuda, bukan pula karena TikTok politik, tetapi soal empat pulau kecil yang jumlah penduduknya bisa jadi kalah banyak dibanding jumlah akun bot pendukung mereka.
Empat pulau mungil itu namanya Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Jangan terkecoh oleh nama. Sekecil apa pun sebuah pulau, jika tersirat aroma minyak, ikan, pasir kuarsa, atau potensi “resor” berbau asing, maka akan langsung diserbu cinta dari dua arah. Aceh bilang itu anaknya, Sumut bersumpah itu benihnya. Keduanya menolak tes DNA, tetapi sama-sama siap naik ke Jakarta, karena katanya cuma Jakarta yang bisa jadi bidan untuk menentukan siapa ibu kandung yang sah.
Gubernur Bobby Nasution dengan wajah kinclong ala menantu presiden, datang ke Aceh tidak untuk bertinju, melainkan untuk bertamu. Tapi apa daya, si tuan rumah, Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem, malah angkat kaki dari ruang pertemuan. Katanya ada acara lain. Meninggalkan Bobby berbicara dengan para staf—yang mungkin sudah lelah karena mereka bukan pelaku sejarah perebutan, hanya korban perintah atasan.
“Kalau soal siapa punya, bahas dari pagi sampai pagi juga gak ada habisnya,” begitu kira-kira kata Bobby. Kalimat itu mungkin bisa kita gantikan dalam bahasa rakyat sebagai, “Kalau cuma debat soal warisan, mending kita cari kerjaan lain.”
Namun, di balik senyum menyejukkan itu, terselip juga ultimatum halus. Katanya, kerja sama hanya mungkin kalau empat pulau itu sah masuk dalam wilayah Sumut. Kalau tidak, silakan gigit jari. Ini seperti seseorang yang datang ke pesta ulang tahun mantan sambil membawa kado, tetapi syaratnya: hanya akan diberikan kalau sang mantan mau balikan.
Lucunya, ketika ditanya apakah pulau-pulau itu kaya akan sumber daya, Bobby mengaku tak punya data. Dinas juga tak punya. Ini menarik. Bagaimana bisa dua provinsi ribut soal warisan yang bahkan belum pasti ada isinya? Mungkin ini seperti dua orang berebut koper misterius yang bisa jadi berisi uang, bisa juga hanya berisi baju dalam.
Namun, seperti biasa, pemerintah pusat—dalam hal ini Kemendagri—punya jawabannya: Ini semua sudah diputuskan sejak lama, sejak zaman surat menyurat pakai fax dan stempel basah. Bahwa empat pulau itu sudah diverifikasi sejak 2008, disahkan ulang 2017, ditegaskan 2022, dan dikuatkan lagi pada April 2025. Luar biasa. Dalam republik ini, satu surat tak pernah cukup. Harus ada surat susulan, lampiran, berita acara, dan kadang-kadang tanda tangan yang bisa berubah tergantung tekanan politik.
Tapi mari kita tarik napas sebentar. Apakah ini murni soal tanah? Atau ada aroma kampanye? Bukankah Bobby sedang bersiap naik kelas? Dari wali kota ke gubernur, dari menantu presiden ke calon pewaris panggung kekuasaan nasional? Dan Mualem, dengan jejak panjangnya di bumi Serambi Mekah, tentu tidak ingin Aceh dianggap “direbut diam-diam.”
Inilah negeri kita. Di mana pulau-pulau bisa lebih mudah dicinta ketimbang rakyatnya sendiri. Di mana batas wilayah lebih sakral dari batas kemiskinan. Di mana dua gubernur bisa berdebat tentang batas, tapi ratusan ribu anak di pesisir pulau-pulau itu masih berjuang untuk belajar, mandi bersih, dan makan nasi tanpa lauk utang.
Apapun keputusan Jakarta nanti—yang kita tahu tak pernah bisa salah—semoga tak lupa bahwa pulau bukan sekadar titik di peta. Ia punya nyawa, rumah, sejarah, dan kadang… kenangan tentang janji-janji yang tak pernah ditepati.
Dan bila nanti benar empat pulau itu akhirnya dinyatakan milik Sumut, kita titip satu hal: jangan sampai pulau-pulau itu hanya jadi daftar aset dalam laporan keuangan daerah. Sebab kalau cuma mau menguasai tanpa menghidupi, lebih baik serahkan saja ke nelayan—mereka lebih tahu cara merawat laut, ketimbang mereka yang lebih suka merawat elektabilitas.
Dan seperti biasa, rakyat hanya menonton dari kejauhan. Membaca berita, menyeka dahi, lalu kembali bekerja. Karena mereka tahu, dalam republik ini, pulau bisa rebutan. Tapi harga cabai tetap naik tiap bulan.
