Fusilatnews – Sejarah bukan ruang kosmetik. Ia tidak diciptakan untuk membangun citra kekuasaan, melainkan cermin bagi bangsa untuk bercermin: pada dosa, luka, dan kemungkinan untuk menebusnya. Tetapi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, justru mencoba memoles cermin itu dengan kuas penyangkalan. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan YouTube oleh IDN Times pada 11 Juni 2025, Fadli berkata lantang: “Pemerkosaan massal? Kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita.”
Ucapan ini membuat gemetar akal sehat. Karena yang ditampiknya bukan isu pinggiran, melainkan tragedi kemanusiaan terbesar pasca-Orde Baru: kerusuhan Mei 1998. Pernyataan tersebut sontak memantik gelombang kritik dari pelbagai penjuru dunia, termasuk dari Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda untuk Keadilan Sejarah. Melalui pernyataan tertulis yang dibacakan perwakilan PPI Belanda, Syukron Subkhi, mereka mendesak Fadli mencabut ucapannya dan secara terbuka meminta maaf kepada para korban serta keluarga.
“Kami menilai pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada korban,” tegas Syukron, Ahad, 15 Juni 2025.
Tidak hanya menyakitkan, pernyataan Fadli juga berbahaya. Ia bukan sekadar pembelokan sejarah, melainkan upaya sistematis menghapus jejak kelam bangsa melalui penulisan ulang sejarah Indonesia yang seragam dan steril dari kritik terhadap kekuasaan. Fadli menyebut rencananya menulis ulang sejarah dengan “tone positif”. Tetapi publik tahu, nada manis itu hanya bungkus bagi narasi rekayasa. Sejarah, jika ditulis hanya untuk menyenangkan penguasa, akan menjadi propaganda. Dan ketika sejarah kehilangan luka, maka bangsa kehilangan pelajaran.
Catatan tentang pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998 bukan rumor. Itu tertulis jelas dalam dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan laporan resmi Komnas HAM. Jumlah korban yang diverifikasi TGPF mencapai 52 perempuan yang diperkosa, 14 di antaranya mengalami kekerasan berlapis. Relawan kemanusiaan mencatat lebih dari 150 kasus kekerasan seksual hingga awal Juli 1998, dengan korban terbanyak berasal dari etnis Tionghoa di Jakarta.
Dalam laporannya, TGPF juga menyebutkan bahwa aksi kerusuhan saat itu terorganisir, brutal, dilakukan oleh pelaku terlatih, dan sangat mungkin melibatkan unsur militer. Ini bukan “cerita” seperti dituding Fadli. Ini kesimpulan resmi negara, yang ditandatangani dan dimuat dalam dokumen pemerintah sendiri.
Koalisi mahasiswa di Belanda juga menyoroti bagaimana pemerintah kini justru menutup ruang dialog bagi para korban, termasuk eksil politik yang hingga kini masih tak bisa kembali ke Indonesia. Mereka meminta negara berhenti berlama-lama menunda keadilan. Ada 12 pelanggaran HAM berat yang belum diungkap tuntas. Negara memilih diam, atau lebih buruk lagi, berbicara untuk menghapusnya.
Ucapan Fadli seolah memutar ulang trauma bagi para penyintas. Mereka yang dulu diperkosa, kini diperkosa kembali oleh pengingkaran negara. Padahal, trauma itu tak pernah benar-benar sembuh. Beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah berani bersuara di ruang publik. Mereka dibungkam oleh stigma, ditinggalkan oleh negara, dan kini dihina oleh pejabat.
Sejarah bukan katalog kemenangan dan propaganda. Ia juga memuat kekalahan, aib, dan noda. Tapi justru di sanalah pelajaran bersemayam. Ketika Fadli Zon menolak mengakui pemerkosaan Mei 1998 sebagai fakta sejarah, ia sedang menginjak-injak batu nisan kenangan para korban. Ia sedang mengajari bangsa untuk menjadi pengecut.
Dan jika ini menjadi fondasi penulisan ulang sejarah Indonesia, maka generasi mendatang akan tumbuh dalam kebohongan—bangsa yang tidak pernah belajar dari dirinya sendiri.
Bangsa yang mengubur luka, hanya akan mewariskan dendam.
