Fusilatnews – Dalam banyak kasus, keributan tidak lahir dari rakyat. Ia muncul dari negara. Tepatnya, dari watak negara yang tidak mampu mengelola kewenangan dengan adil, tapi terlalu lihai memproduksi kegaduhan demi menutupi boroknya sendiri. Dan kini, dalam republik ini, keonaran sudah menjelma menjadi tata kelola.
Lihatlah perkara empat pulau yang diperebutkan Malaysia. Pulau Berhala, Ligitan, Sipadan, dan segerombolan titik yang perlahan menghilang dari peta nasional kita. Sengketa bukan soal geografi, tapi soal ketidaksanggupan negara menjaga kehormatan wilayahnya sendiri. Dari Berhala hingga Batas Laut, negara lebih gemar bicara soal investasi ketimbang kedaulatan. Onar. Dan yang memicunya: negara sendiri.
Lalu ijazah. Ya, ijazah seorang “Paksu” yang pernah duduk tenang di Istana, memimpin negara dengan senyuman dan sambutan meriah dari para peternak kepentingan. Konon kabarnya, dokumen akademiknya raib atau samar, seperti hantu. Dan negara? Diam seribu bahasa. Bukannya menjawab, justru menyemai fitnah kepada siapa pun yang bertanya. Apakah negara harus kita ajari logika dasar: keraguan tak akan padam oleh kebisuan?
Papua pun terus bergolak. Tak henti-henti. Orang bilang karena separatisme. Tapi tak sedikit pula yang tahu, pangkal soal adalah cara negara memperlakukan tanah timur itu: seperti lumbung yang harus diekstraksi, bukan rumah yang harus dirawat. Dari penembakan hingga pemutusan jaringan internet, negara hadir bukan sebagai pengayom, tapi pemantik bara. Kalau ada onar di Papua, siapa lagi pemicunya kalau bukan kebijakan dari Jakarta?
Korupsi? Jangan lagi tanya. Dari pejabat tinggi sampai aparat terbawah, ramai-ramai merampok negeri. Tak cukup anggaran proyek, kini laut pun dijual. Pasir laut diserahkan ke investor asing, ibarat menjual harta pusaka untuk membangun rumah beton yang cepat ambruk. Siapa pelakunya? Aparat. Siapa pelindungnya? Negara. Lalu siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat.
Tambang pun menjadi alat perusak. Gunung dilubangi, sungai dicemari, desa diluluhlantakkan. Di atas kertas: demi kemajuan. Di lapangan: demi kekuasaan dan modal. Sawit menggantikan hutan tropis. Habitat satwa musnah, sumber air menghilang. Dan semua itu, dilegalkan oleh regulasi negara. Apa bukan keonaran jika yang dilindungi justru pelaku kejahatan ekologis?
Dan kita pun sampai pada klimaks: seorang anak muda, yang bahkan belum menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota, mendadak meloncat jadi wakil presiden. Bukan karena prestasi, bukan karena rekam jejak, tapi karena garis darah. Karena putra dari raja yang kini mengklaim bukan raja. KPU dipaksa tunduk. MK diubah maknanya jadi Mahkamah Keluarga. Dan rakyat? Disuruh terima, katanya ini “jalan Tuhan”.
Jadi, wahai saudara sebangsa, bila hari ini republik ini penuh gaduh, jangan buru-buru tuduh rakyat. Jangan sebut oposisi, mahasiswa, atau buzzer sebelah sebagai biang kerok. Cermati dulu siapa yang memantik, siapa yang menyulut, dan siapa yang diam saat api mulai membesar.
Negara seharusnya menjadi pendingin. Tapi ia malah menjelma kompor gas, yang disulut saban hari demi kuasa dan kroni. Dalam babak ini, negara bukan korban keonaran.
Ia adalah pelakunya.
