Oleh: Andi Saputra
JAKARTA – Tidak ada angin tidak ada hujan, DPR menarik dukungan terhadap hakim konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Sesuai undang-undang, Aswanto purnatugas pada 2029. Berbagai pertanyaan bermunculan.
Namun, langkah DPR bukan tanpa sebab. Kegundahan publik terhadap kenegarawanan hakim konstitusi bermunculan belakangan ini. Puncaknya saat Mahkamah Konstitusi (MK) –minus hakim konstitusi Arief Hidayat—menguatkan Undang-Undang (UU) MK yang memperpanjang masa jabatan hakim MK dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau pensiun pada usia 70 tahun.
Putusan MK ini dinilai mengandung conflict of interest dan bias kepentingan. Apalagi argumen yang disusun dalam putusan MK itu berjumpalitan.
Pertanyaan kemudian muncul, dengan cara apa mencopot hakim konstitusi yang sudah tidak negarawan itu?
Pertama dengan jalan sesuai UU yang ada, yaitu merevisi UU MK dan mengembalikan ke UU MK lama yaitu masa jabatan hakim MK kembali menjadi 5 tahunan. Namun apakah ada jaminan?
Sebab yang akan mengadili adalah hakim konstitusi yang sudah memperpanjang masa jabatannya sendiri. Mustahil! Logika hukum positif ini juga yang melanggengkan Soeharto menjadi Presiden selama 32 tahun karena secara peraturan tertulis tidak melanggar UUD 1945.
Kedua, menggunakan jalur extra judicial constitution. Sebut saja gaya koboi. Sebab, semua saluran hukum sudah buntu. Maka butuh jalur non-hukum untuk memotongnya. Caranya, masing-masing lembaga pengusul hakim konstitusi menarik dukungan dan mengganti hakim konstitusi. Hal ini dimulai dengan DPR menarik Aswanto dengan posisi terakhir Wakil Ketua MK dan mengganti dengan Guntur Hamzah yang juga Sekjen MK.
Apakah cara kedua sesuai UU? Bisa diperdebatkan. Namun, secara hukum sah-sah saja. Hal itu bisa dibenarkan sebagaimana prinsip salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Bagaimana mungkin membenarkan hakim konstitusi bila dia sudah tidak memenuhi syarat hakim konstitusi yaitu negawaran (vide Pasal 24C ayat (5) UUD 1945).
Langkah DPR ini juga sejalan dengan pertimbangan MK yang juga diputus oleh Aswanto sendiri, yaitu:
Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat.
Pertanyaan terakhir, apakah kocok ulang hakim konstitusi bisa mempengaruhi independensi hakim?
Sejatinya independensi hakim adalah saat memutus perkara yang diadilinya. Setelah diangkat menjadi hakim konstitusi, maka terputus hubungan antara lembaga pengusul dan si hakim. Faktanya, independensi hakim dalam kenyataannya lebih dipengaruhi faktor transaksional seperti suap.
Korelasi antara kocok ulang dengan independensi hakim adalah sebuah logika kekhawatiran yang tidak pernah terbuktikan. Hal itu seperti korelasi politik uang dengan kemenangan suara pemilu. MK memutuskan tidak ada korelasinya politik uang dengan kemenangan seseorang dalam pemilu. Sebab bisa saja si Fulan menerima Rp 100 ribu dari si Abu Nawas, tetapi di bilik suara memilih si Sarimin.
Melihat fenomena terakhir, yaitu ada hakim agung yang ditahan KPK karena dugaan suap, maka “gaya koboi” DPR bisa dicontoh lembaga lain. Sudah cukup Indonesia terjebak dalam perdebatan bagaimana mereformasi peradilan kita selama 22 tahun terakhir. Komisi Yudisial (KY) yang diberi amanat mereformasi pengadilan juga sudah sayup-sayup terdengar. KY masuk pusaran rutinitas pansel, seminar, dan sosialisasi kode etik.
Apakah cara koboi baik atau buruk? Mari kita tunggu hari-hari ke depan.
Andi Saputra SH MH, Redaktur Hukum detik.com, advokat; tulisan ini pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi.
Dikutip dari detik.com, Jumat 30 September 2022
