Fusilatnews – Di sebuah etalase, kita melihat ponsel baru. Berkilat, ramping, dipamerkan dengan kata-kata promosi yang penuh pujian. Kita membelinya dengan percaya. Namun, beberapa hari kemudian, layar itu berkedip, baterainya cepat habis, dan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan selain satu istilah: cacat produksi.
Barangkali beginilah cara seorang penggugat menggambarkan seorang Wakil Presiden. Ia menunjuk ke sebuah dokumen—ijazah, selembar kertas yang dalam hukum dan birokrasi berarti syarat minimal bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik. Sang penggugat berkata: ini bukan ijazah, ini hanya semacam kertas pengganti, hasil kursus yang disetarakan. Bukan SMA, tapi seakan-akan SMA.
Apakah yang hilang dari selembar kertas itu? Mungkin bukan sekadar formalitas, tapi rasa percaya. Kita ingin percaya bahwa seorang pemimpin pernah melalui lorong pendidikan sebagaimana orang banyak. Bahwa ia mengalami kelas yang riuh, tugas yang menumpuk, ujian yang menegangkan—singkatnya, sebuah perjalanan yang bukan shortcut.
Ketika perjalanan itu tidak jelas, ada sesuatu yang pecah: legitimasi. Maka sang penggugat menyebutnya bukan hanya cacat dokumen, tapi juga cacat moral.
Tapi di negeri ini, legitimasi sering bukan lahir dari proses, melainkan dari kuasa. Anak seorang presiden bisa tiba-tiba hadir sebagai calon wakil presiden, seperti sebuah pintu yang dibuka dari dalam. Mahkamah berubah jadi keluarga, undang-undang jadi tafsir. Nepotisme bukan lagi kata yang malu-malu, tapi sebuah jalan yang dilapisi karpet merah.
Dalam keadaan seperti itu, siapa yang peduli pada cacat? Hukum sering kali berhenti pada stempel: penyetaraan dianggap sah, syarat terpenuhi. Seperti mesin birokrasi yang hanya tahu tanda tangan, bukan makna.
Dan kita pun kembali pada metafora ponsel. Kita bisa memakainya, meski kadang macet, meski baterainya boros. Tapi rasa jengkel itu tetap ada, menempel. Sebab di dalam diri kita tahu: barang ini semula sudah rusak.
Demikian pula seorang pemimpin. Ia bisa menjalankan jabatan, hadir di upacara, memberi pidato. Namun bayangan cacat itu akan terus menyertai. Dan di sebuah bangsa yang mulai kehilangan kepercayaan, cacat sekecil apa pun bisa berarti retak yang besar.
Mungkin, pada akhirnya, bangsa ini akan sadar: sebuah demokrasi tak bisa dibangun dari barang cacat produksi.
