Dalam lorong-lorong sunyi kantor pusat Japan Airlines pada awal 2000-an, seorang CEO bernama Haruka Nishimatsu duduk di ruang terbuka bersama stafnya. Ia tidak memakai jas mahal, tidak diantar sopir pribadi, dan tidak makan di restoran mewah. Ia datang ke kantor naik bus umum, makan siang di kantin perusahaan, dan yang paling mencengangkan: memangkas gajinya sendiri hingga lebih rendah dari pilot yang ia pimpin.
Di negeri matahari terbit, Nishimatsu menjadi simbol pemimpin yang berani menderita lebih dahulu daripada rakyatnya. Dalam krisis, ia tidak menumpuk kekuasaan atau memperbanyak jabatan, melainkan memangkas hak-haknya agar kepercayaan dan moral pekerja tetap utuh.
Kini mari kita menoleh ke Indonesia. Sebuah negeri yang konon menjunjung tinggi “gotong royong” dan “rasa malu”—tetapi entah sejak kapan, kata-kata itu menjelma hanya menjadi jargon kosong. Kita lihat para wakil menteri (wamen) yang dengan ringan hati merangkap jabatan di BUMN, menerima gaji ganda, fasilitas ganda, dan mungkin juga kepentingan ganda.
Sebut saja seorang wamen yang bisa duduk di kementerian sekaligus di kursi komisaris BUMN strategis. Apa alasannya? Katanya, untuk “sinkronisasi kebijakan.” Alasan yang tampaknya masuk akal, sampai kita menyadari bahwa pengawasan akan lumpuh jika pengawas adalah bagian dari yang diawasi. Ini bukan kolaborasi—ini adalah konflik kepentingan yang dilegalkan.
Jika Haruka Nishimatsu memangkas gajinya untuk menyelamatkan perusahaannya, maka para wamen kita justru memperbanyak sumber penghasilan di tengah krisis ekonomi, defisit fiskal, dan kemiskinan rakyat. Jika Nishimatsu memilih transparansi dan kesetaraan, para wamen kita seolah berlomba siapa yang paling banyak kursi dan tunjangan, sembari membungkusnya dengan narasi “demi negara.”
Apa yang hilang? Etika. Integritas. Keteladanan.
Lebih menyakitkan lagi, mereka melakukannya tanpa rasa malu, bahkan cenderung bangga. Padahal, publik sudah jenuh dengan pejabat yang menjadikan kekuasaan sebagai ladang pribadi. Ketika harga sembako naik, utang negara membengkak, dan subsidi pendidikan dipangkas, mereka justru sibuk memperkuat posisi dan pengaruh. Semua dilakukan atas nama “kinerja” dan “efisiensi”—kata-kata yang sering kehilangan makna di tangan birokrat oportunis.
Bandingkan kembali dengan Nishimatsu. Ia tidak membela diri dengan retorika teknokratik. Ia bertindak. Ia memberi contoh. Ia tidak menggandakan peran, tetapi menggandakan tanggung jawab. Dan itulah yang seharusnya menjadi inti dari setiap jabatan publik: pelayanan, bukan keuntungan.
Dalam cermin Nishimatsu, kita melihat bayangan kepemimpinan yang merunduk bukan karena kalah, tapi karena hormat. Di cermin para wamen rangkap jabatan, kita hanya melihat wajah kekuasaan yang pongah dan rakus, penuh logika pembenaran dan kosong dari rasa malu.
Sudah saatnya kita bertanya: apakah bangsa ini kekurangan orang jujur, atau justru terlalu memberi ruang bagi yang serakah?
