Alih-alih menjawab kritik dengan argumen yang substantif dan data yang meyakinkan, Prabowo Subianto—menteri pertahanan yang akan menjadi presiden—tampaknya lebih senang menuding rakyatnya sendiri. Kritik publik terhadap kinerjanya atau kebijakan pemerintah yang ia bela tidak pernah ditanggapi dengan rasionalitas negarawan, melainkan dengan tuduhan-tuduhan sembrono yang justru memperlihatkan watak otoriter dan defensif.
Dulu, orang yang mengkritik pemerintah kerap dicap “antek asing”. Kini, labelnya berganti: “dibayar koruptor.” Sungguh ironi, ketika seorang pejabat tinggi negara memilih meladeni kritik dengan insinuasi personal ketimbang klarifikasi profesional. Ini bukan hanya menunjukkan ketidakmampuan mengelola perbedaan pendapat, tapi juga sinyal bahwa kekuasaan tengah berada dalam genggaman figur yang lebih mirip drama queen politik ketimbang pemimpin negarawan.
Retorika nyinyir penuh insinuasi yang dilontarkan Prabowo makin mencemaskan ketika dikaitkan dengan rekam jejak kinerjanya yang juga tak terlalu membanggakan. Di sektor pertahanan—yang selama lima tahun terakhir berada di bawah komandonya—apa capaian besarnya? Belanja alutsista menggelembung, transparansi nol besar, dan strategi pertahanan nasional pun tak kunjung terasa relevansinya dengan dinamika geopolitik regional.
Lebih jauh, gaya komunikasi Prabowo menandakan krisis kepemimpinan yang serius. Ketika kritik dilawan dengan caci maki, ketika suara rakyat dituding bayaran, dan ketika lawan bicara dianggap musuh negara, maka yang sedang kita hadapi bukan seorang pemimpin demokratis, melainkan sosok yang gagal paham akan makna mandat rakyat.
Bahasa tubuh yang menyeringai, mimik yang menyembur-nyembur, mulut yang dimonyong-monyongkan, semuanya makin menguatkan kesan bahwa kita sedang menuju era baru di mana istana diisi oleh gaya ibu-ibu rumpi ketimbang pemikir strategis. Jijik? Banyak yang merasa begitu. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena itulah potret vulgar kekuasaan yang abai pada etika dan tanggung jawab.
Gaya semacam ini adalah gaya penguasa lalim, bukan negarawan. Ia tak mengajak berdialog, melainkan membungkam. Ia tak merangkul perbedaan, tapi mencurigai semua oposisi. Dan jika kita tak segera bersuara, bisa jadi negeri ini perlahan-lahan berubah dari republik demokratis menjadi kerajaan bisu.
Sudah waktunya kita bergerak. Demokrasi tidak akan bertahan dengan pemimpin yang alergi kritik. Negara tidak akan maju di bawah komando seorang tukang nyinyir. Kita butuh pemimpin yang kuat dalam kerja, bukan kuat dalam kata. Yang tangguh dalam menghadapi masalah, bukan tangguh dalam merendahkan rakyatnya sendiri.
Karena jika kritik rakyat dianggap ancaman, maka kekuasaan itu bukan lagi melayani. Ia sedang menindas.
