Timbulnya spekulasi dan hembusan adu domba kan dipicu pertemuan dua menteri asal PKB dan tidak melibatkan menteri lainnya di luar PKB
Jakarta – Fusilatnews – Usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta,.dua menteri kabinet asal PKB. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah partainya menerima jatah kursi menteri di kabinet jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jadi dilantik dihadapan SU MPR 20 Oktober 2024 mendatang.
“Siapa yang bikin isu itu. Tanya yang bikin isu, Nggak ada (isu jatah di kabinet) itu,” kata Abdul Halim yang juga merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu setelah mengikuti rapat dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Pertemuan itu menimbulkan beragam spekulasi, salah satunya keduanya disebut-sebut menjadi “jembatan” PKB untuk memperoleh kursi menteri di kabinet mendatang Abdul Halim menegaskan bahwa pertemuan itu hanya melaporkan kinerja Kementerian Desa dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan itu dirinya dan Ida Fauziah juga berterima kasih kepada Presiden Widodo karena diizinkan maju sebagai calon legislatif dalam pemilu lalu, dan berhasil memperolah suara yang baik.
“Lalu Ketua Umum (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) titip salam (kepada Presiden). Alhamdulillah PKB bagus hasilnya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk ‘mencawapres’ (maju sebagai cawapres), karena dengan ‘mencawapres’ itu coattail effect-nya ternyata PKB jadi naik, bukan hanya sebagai partai lokal tapi partai nasional,” jelasnya.
“Karena Ketua Umum kirim salam ke Pak Presiden wajar toh kalau Pak Presiden kirim salam balik,” kata dia.
Pertemuan dirinya bersama Ida Fauziah dengan Presiden Joko Widodo murni terkait urusan menteri dengan Presiden.
“Jadi urusannya saya sebagai menteri, Bu Ida sebagai menteri, lapor Presiden. Jadi saya dan Bu Ida yang minta waktu,” ujarnya.
Timbulnya spekulasi dan hembusan adu domba kan dipicu pertemuan dua menteris asal PKB dan tidak melibatkan menteri lainnya di luar PKB
