Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Jakarta – Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sepertinya sedang berlomba memberantas korupsi. Habis Pertamina, terbitlah PLN. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dipertanyakan.
Sayangnya, lomba pemberantasan korupsi antara Polri dan Kejagung itu disinyalir sebagai upaya pengalihan isu dan demi menghibur rakyat supaya tidak fokus pada aksi-aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang kini mulai marak.
Diberitakan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah mengusut dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Polri pun telah memeriksa pejabat PLN pusat, Senin (4/3/2025). Ada tiga kasus dugaan korupsi di tubuh PLN yang kini sedang digarap Polri. Apa saja?
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga minyak mentah dan produk kilang tahun 2018-2023 di PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina yang merugikan keuangan negara hingga nyaris 1.000 triliun rupiah.
Di antara lomba pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri dan Kejagung itu, keberadaan KPK pun dipertanyakan publik. Sebab, KPK masih berkutat dengan kasus korupsi kelas teri yang melibatkan Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Pengalihan Isu
Sayangnya, lomba pemberantasan korupsi antara Polri dan Kejagung tersebut disinyalir sekadar pengalihan isu dan demi menghibur rakyat supaya tidak fokus pada aksi-aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang sudah mulai digelar mahasiswa secara bergelombang.
“Indonesia Gelap” merujuk pada kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai gagal membangun ekonomi dan menegakkan hukum.
Dalam pembangunan ekonomi, Prabowo dinilai gagal karena tak mampu mengelola anggaran, sehingga melakukan efisiensi yang berujung pada maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di sisi lain, Prabowo justru membuat Kabinet Merah Putih tambun, yang menghambur-hamburkan anggaran sehingga kontrapruduktif dengan efisiensi yang mencapai 306 triliun rupiah tahun ini.
PHK juga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang membiarkan penyelundupan dan impor produk-produk manufaktur yang mematikan industri dalam negeri. Salah satunya PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang per 1 Maret 2025 tutup dan mem-PHK puluhan ribu karyawannya.
Prabowo juga dinilai gagal memberantas korupsi. Janji dia mengejar koruptor hingga ke Antartika ternyata sekadar omon-omon belaka.
