Fusilatnews – Ia muncul kembali ke ruang publik. Setelah sekian lama mengasuh cucu, atau barangkali hanya menepi untuk menyusun kata dan dalih. Wajahnya belum pulih benar dari sakit kulit yang konon menyerang karena cuaca, atau barangkali tekanan sejarah. Tapi di balik kerutnya, ada sesuatu yang belum juga usai: dendam terhadap suara-suara yang bertanya.
Dan pertanyaannya sederhana:
“Mana ijazahmu, Pak?”
Dalam dunia yang tak lagi bisa membedakan antara fitnah dan pertanyaan kritis, kalimat semacam itu bisa menjadi dalih untuk menciptakan huru-hara. Orang-orang yang bertanya dianggap mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan, bahkan dituduh menggerakkan “agenda besar” untuk menjatuhkan pemimpin.
Ironis. Di negeri yang menyebut dirinya demokratis, ijazah—yang seharusnya dokumen biasa, arsip kelulusan—menjadi jimat yang tak boleh disentuh. Disakralkan, dilindungi, disembunyikan.
Goethe pernah berkata bahwa kebenaran tidak butuh dibela, hanya perlu ditunjukkan. Tapi di sini, justru pertanyaan tentang kebenaran dianggap serangan. Bahkan, dilaporkan ke polisi.
Saya mencoba mengingat kembali, saat negeri ini masih belum begitu alergi terhadap kritik. Ketika seseorang bisa bertanya kepada penguasa tanpa merasa sedang bermain petak umpet dengan ancaman. Tapi mungkin memang waktu telah berubah. Kata “merdeka” tinggal slogan, dan “transparansi” tinggal aksesoris pada dokumen negara.
Sekarang muncul frasa baru: “Ada agenda besar terhadap saya.”
Saya tak tahu pasti apa yang dimaksud. Tapi saya membayangkan: barangkali ia merasa dirinya seperti Musa yang dikejar-kejar Firaun kekuasaan lain. Atau barangkali ia memang sedang membangun narasi tentang dirinya sebagai korban dari sebuah konspirasi yang tak terlihat, seperti dalam novel-novel Kafka—di mana seseorang dihukum bukan karena kesalahan, melainkan karena ia eksis.
Namun, bukankah terlalu jauh untuk menyebut bahwa rakyat yang bertanya sedang menjalankan “agenda besar”? Rakyat itu hanya ingin tahu, apakah orang yang memimpin mereka benar-benar melalui jalan yang sah, legal, dan logis?
Bukankah pertanyaan seperti itu justru bentuk dari cinta, dari kepedulian warga terhadap negaranya?
Kita hidup dalam zaman yang aneh. Di mana kecurigaan lebih cepat dipercaya ketimbang penjelasan. Di mana citra lebih penting dari isi. Dan di mana ijazah bisa lebih menentukan nasib bangsa daripada gagasan.
Apa yang kita lihat hari ini bukan soal dokumen akademik. Ini adalah soal bagaimana negara melihat rakyatnya: sebagai mitra yang sejajar, atau sebagai objek yang harus dikontrol.
Ketika kebenaran diselubungi dengan kata-kata seperti “agenda besar,” maka yang sebenarnya besar bukanlah ancaman itu—melainkan ketakutan yang tak pernah diselesaikan.
Dan pada akhirnya, kita akan bertanya:
Apa yang lebih berat ditunjukkan: ijazah… atau hati nurani?
Saya kira, di balik perkara ijazah itu, ada satu hal yang luput kita renungkan:
Mengapa kita, sebagai bangsa, mudah merasa terancam oleh pertanyaan?
Seseorang bertanya tentang kelengkapan administratif seorang pemimpin—dan pertanyaan itu tidak dijawab dengan dokumen, melainkan dengan gugatan hukum. Yang muncul bukan keterbukaan, melainkan kemarahan. Bukan klarifikasi, melainkan kriminalisasi.
Di titik ini saya teringat sebuah puisi Sapardi:
“Apa guna punya kepala, jika tak dipakai bertanya?”
Tapi zaman ini, tampaknya, lebih menyukai orang-orang yang tidak bertanya. Orang-orang yang cukup puas dengan poster, slogan, dan seragam. Orang-orang yang menaruh keyakinannya pada gambar raksasa di pinggir jalan, bukan pada data dan akal sehat. Dan jika ada satu-dua yang mencoba mengusik, kita segera melemparkan kata-kata magis: “agenda besar”.
Kita tahu, dalam politik, segala yang magis biasanya menutupi yang logis.
Dan ketika negara terlalu sering memakai narasi “agenda besar”, maka besar kemungkinan yang ingin ditutupi adalah sesuatu yang kecil—tapi penting. Mungkin ijazah itu. Mungkin kebenaran.
Suatu kali, saya membaca ulang surat-menyurat antara Albert Camus dan Jean-Paul Sartre. Mereka berselisih soal tanggung jawab intelektual dalam politik. Sartre ingin revolusi segera, Camus ingin jeda—untuk berpikir, untuk bertanya.
Hari ini, mungkin kita butuh lebih banyak Camus.
Bukan karena kita ragu pada perubahan, tetapi karena kita takut pada perubahan yang dibangun tanpa dasar etika dan transparansi.
Sebab, jika seorang presiden saja tidak bisa diajak berdiskusi soal dokumen pribadinya, bagaimana kita bisa berharap rakyat akan dilibatkan dalam perkara-perkara yang lebih besar?
Saya ingin percaya, bahwa negeri ini masih bisa tersenyum. Bahwa demokrasi bukan sekadar kotak suara, tetapi ruang dialog. Bahwa rakyat masih punya hak untuk mengajukan satu kalimat sederhana: “Tolong tunjukkan ijazah Anda.”
Tanpa perlu dicurigai.
Tanpa perlu dituduh.
Tanpa perlu ditangkap.
Tapi mungkin saya terlalu naif.
Mungkin saya belum cukup membaca gelagat zaman.
Atau mungkin, saya sedang menulis ini sambil duduk di sebuah warung tua, di mana kopi diseduh dengan kesabaran, dan politik dibicarakan dengan bisik-bisik.
Dan entah mengapa, saya merasa bahwa yang besar dari “agenda besar” itu… barangkali hanyalah bayangan yang diciptakan agar kita takut, diam, dan berhenti bertanya.
Catatan pinggir:
Di negeri ini, ijazah bisa jadi lebih sakral daripada konstitusi. Tapi barangkali, yang sebenarnya kita cari bukan sekadar kertas, melainkan kejujuran. Dan seperti semua hal yang jujur, ia tidak butuh dibela dengan polisi, cukup ditunjukkan dengan tenang.
Seperti daun gugur yang tak perlu alasan. Seperti hujan, yang tak pernah harus membuktikan asalnya.
