Oleh: Malika Dwi Ana
9 Maret 2026
Oleh: Malika Dwi AnaPerjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026 bukan sekadar kesepakatan perdagangan bilateral biasa. Dokumen tersebut—yang memuat ratusan kewajiban asimetris bagi Indonesia—menandai babak baru dalam sejarah hubungan internasional RI, di mana akses pasar dan penurunan tarif (dari ancaman 32% menjadi 19%) dibayar dengan harga yang sangat mahal: pengikatan kedaulatan substantif secara bertahap.
Proses Gradual Penguasaan: Pola “Slow Boil Frog”
Kehancuran kedaulatan tidak selalu datang dalam bentuk ledakan dramatis. Ia lebih sering muncul sebagai proses gradual yang hampir tak terdeteksi—mirip pola slow boil frog yang dikembangkan oleh ilmuwan perilaku John Brockman dan diadopsi dalam studi hubungan internasional untuk menggambarkan bagaimana negara-negara kecil kehilangan otonomi secara perlahan tanpa perlawanan signifikan (Brockman, 2019; lihat juga analogi dalam Chomsky, 2003, tentang hegemoni ekonomi). Perjanjian ART membuka pintu bagi penguasaan asing atas aset strategis Indonesia melalui empat tahap yang dapat dipetakan secara logis:
Tahap Penyesuaian Regulasi (2026–2028)
Ratifikasi DPR hampir pasti lolos mengingat komposisi koalisi yang sangat kuat. Berbagai peraturan pelaksana (PP, Perpres, dan aturan turunan) akan diterbitkan untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan komitmen ART: transfer data lintas batas bebas hambatan, impor energi wajib dari AS (US$15 miliar per tahun), perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061, pembatasan produksi smelter nikel/tembaga, dan mandatori campuran bioetanol E5 (2028) serta upaya E10 (2030). Pada tahap ini, publik masih sibuk dengan narasi win-win dan “investasi masuk” (lihat juga analisis ketergantungan struktural dalam Wallerstein, 2004, World-Systems Analysis).
Tahap Implementasi Perdana (2027–2029)
Impor minyak mentah, LPG, dan BBM AS mulai mengalir dalam volume besar. Perusahaan seperti Freeport dan ExxonMobil beroperasi dengan kontrak baru yang lebih menguntungkan investor. Impor kedelai dan gandum membanjiri pasar domestik. Narasi resmi tetap: “Ini hanya pengalihan sumber impor, bukan penambahan volume.” Namun, petani lokal mulai merasakan tekanan harga yang tidak kompetitif (bandingkan dengan studi ketergantungan pangan di negara berkembang oleh McMichael, 2013, Food Regimes and Agrarian Questions).
Tahap Konflik Sosial (2029–2032)
Produksi kedelai dan gandum domestik semakin tertekan hingga mati. Harga energi domestik naik akibat ketergantungan impor. Demonstrasi buruh, petani, aktivis lingkungan, dan kelompok agama (terkait isu halal dan kedaulatan data) mulai masif. Polarisasi sosial semakin tajam, diperparah oleh narasi di media sosial yang semakin kritis terhadap pemerintah (lihat dinamika polarisasi digital dalam Bennett & Pfetsch, 2018, Rethinking Political Communication in a Digital Age).
Tahap Kehilangan Kedaulatan Substantif
Indonesia secara efektif menjadi “negara sewa” di tanah sendiri: sumber daya alam (SDA) semakin dikuasai asing, regulasi disesuaikan dengan kepentingan Washington, dan generasi muda terbiasa hidup dalam ketergantungan struktural. Proses ini berlangsung pelan-pelan, tanpa perlu konflik bersenjata, namun hasil akhirnya sama: hilangnya otonomi nasional (konsep “quasi-sovereignty” dalam Krasner, 1999, Sovereignty: Organized Hypocrisy).
Skenario Alternatif: Percepatan Chaos akibat Intervensi China
Jika Tiongkok—yang telah menanam investasi ratusan miliar dolar di sektor nikel, smelter, dan infrastruktur—merespons dengan tegas terhadap erosi pangsa pasarnya di Indonesia, maka keributan dapat terjadi lebih cepat (2027–2028). Reaksi potensial Beijing meliputi penundaan proyek Belt and Road Initiative, pengurangan impor komoditas RI, atau dukungan tidak langsung terhadap kelompok oposisi. Akibatnya: perang proksi ekonomi di dalam negeri, demonstrasi besar-besaran, dan konflik horizontal yang lebih cepat (lihat analisis rivalitas hegemonik dalam Mearsheimer, 2014, The Tragedy of Great Power Politics).
Kesimpulan:
Dari Peringatan ke Realitas Prabowo Subianto memang membuka jalan bagi proses ini—entah karena ijon politik, tekanan geopolitik, atau pragmatisme jangka pendek. Buku Paradoks Indonesia yang ia tulis sebagai peringatan kini justru menjadi bukti bahwa ia sendiri yang memperdalam paradoks tersebut.
Bubarnya negara secara formal mungkin belum akan terjadi di tahun 2030. Namun, bubarnya kedaulatan substantif sudah dimulai dari sekarang. Indonesia bukan lagi tuan rumah di rumah sendiri, melainkan penyewa jangka panjang dengan kontrak yang sangat mahal—dan kontrak itu baru saja diperpanjang hingga 2061.
Bubarnya boleh jadi tidak sekarang. Namun, katak yang direbus pelan-pelan tetap akan mati—hanya saja ia mati sambil berpikir airnya masih terasa nyaman.
Malika Dwi Ana
9 Maret 2026
