FusilatNews – Ramai. Gaduh. Mendadak menjadi perbincangan publik. Bukan karena kenaikan harga pangan, bukan pula soal lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi. Kali ini ruang digital Indonesia dihebohkan oleh munculnya pasar prediksi di platform Polymarket yang memunculkan taruhan tentang kemungkinan Presiden Prabowo tidak menyelesaikan masa jabatannya sebelum 2027. Tak lama setelah isu itu menjadi viral, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bergerak cepat memblokir situs tersebut dengan alasan perang terhadap judi online. (Kementerian Komunikasi dan Digital)
Masalahnya, publik kemudian bertanya: apakah yang diblokir benar-benar semata soal judi, atau ada faktor lain yang membuat respons negara terasa begitu cepat?
Pertanyaan itu muncul bukan tanpa sebab. Polymarket bukanlah platform yang lahir kemarin sore. Platform prediction market berbasis blockchain itu telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu dan memperdagangkan prediksi atas berbagai peristiwa: politik, ekonomi, olahraga, hingga konflik internasional. Sistemnya sederhana: pengguna membeli posisi “ya” atau “tidak” terhadap suatu kemungkinan kejadian. Jika prediksi benar, mereka memperoleh keuntungan.
Komdigi menyatakan model seperti itu tetap memenuhi unsur taruhan dan spekulasi finansial sehingga masuk kategori judi online yang dilarang di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk perjudian digital, termasuk yang dibungkus teknologi blockchain dan aset kripto.
Secara hukum, argumen itu memiliki dasar. Negara memang mempunyai hak untuk menindak aktivitas perjudian. Tidak ada perdebatan besar di sana. Namun persoalan menjadi berbeda ketika momentum pemblokiran tampak sangat berdekatan dengan munculnya pasar prediksi mengenai nasib politik Presiden Prabowo. Kedekatan waktu inilah yang memunculkan ruang kecurigaan publik.
Di media sosial dan berbagai forum internet, muncul pertanyaan yang cukup tajam: mengapa platform yang telah lama ada baru menjadi perhatian serius tepat ketika menyentuh wilayah sensitif politik nasional? Bahkan sebagian warganet menilai pemblokiran tersebut seperti reaksi yang terlalu cepat dibanding penanganan berbagai masalah digital lain yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Reaksi seperti itu banyak muncul di ruang diskusi publik daring.
Tentu kita harus berhati-hati. Pasar prediksi bukan ramalan masa depan. Ia bukan hasil survei ilmiah. Ia juga bukan informasi intelijen rahasia. Pasar prediksi hanyalah akumulasi persepsi para peserta yang mempertaruhkan uang mereka terhadap suatu kemungkinan.
Tetapi sejarah juga menunjukkan sesuatu yang menarik: prediction market di berbagai negara sering kali dianggap sebagai alat membaca sentimen kolektif masyarakat. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena orang cenderung lebih serius ketika mempertaruhkan uang dibandingkan sekadar mengisi survei. Itu sebabnya prediction market sering digunakan untuk membaca arah pemilu, kondisi ekonomi, hingga dinamika politik.
Lalu pertanyaannya menjadi lebih besar: apakah negara sedang melawan judi, atau sedang melawan persepsi?
Sebab persepsi publik tidak pernah bisa diblokir dengan menutup satu situs. Jika ada kecemasan, ketidakpuasan, atau spekulasi politik yang berkembang di masyarakat, sumbernya bukan berada di server Polymarket. Sumbernya berada di pikiran dan percakapan publik itu sendiri.
Menutup situs bisa menghentikan akses, tetapi tidak otomatis menghentikan pertanyaan.
Ironisnya, semakin cepat sebuah informasi dibungkam, sering kali rasa ingin tahu masyarakat justru semakin besar. Fenomena ini telah berkali-kali terjadi dalam era digital. Sesuatu yang tadinya hanya percakapan kecil dapat berubah menjadi isu nasional ketika publik melihat adanya tindakan yang dianggap berlebihan.
Perkembangan terbaru:
Pemerintah menegaskan pemblokiran Polymarket merupakan bagian dari langkah lebih luas dalam pemberantasan judi online. Komdigi menyebut aktivitas prediction market yang melibatkan uang dan spekulasi hasil suatu kejadian tetap dikategorikan sebagai perjudian. Akses terhadap Polymarket dilaporkan telah dibatasi di Indonesia melalui jaringan internet domestik.
Di sisi lain, perdebatan publik justru melebar dari sekadar soal judi online menuju isu kebebasan digital, sensor informasi, dan batas intervensi negara dalam ruang maya. Dalam beberapa tahun terakhir, Komdigi juga beberapa kali menuai kritik terkait kebijakan pemblokiran platform digital tertentu.
Pada akhirnya, negara mungkin bisa memblokir halaman web.
Tetapi negara akan jauh lebih sulit memblokir pertanyaan yang sudah terlanjur masuk ke kepala rakyat.
