Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila.
Terjadi nya perlawanan rakyat terhadap Investor China bukan saja di Rempang tetapi kalau kita amati mulai menjalar kemana -mana bak api dalam sekam keadilan sosial akan menjadi bahan bakar yang menyulut dan membakar akar rumput sebab selama ini rakyat diam diperlakukan tidak adil tanah dirampas dan diperlakukan semena mena oleh aparat.
Jutaan hektar tanah dikuasai oleh klonggomerat ,Investor dan merampas tanah-tanah rakyat ,tanah tanah orang Indonesia asli pemilik negeri , semakin hari rakyat semakin tidak mempunyai lagi-alat alat produksi padahal kehidupan rakyat tergantung pada kebun kebun dan hutan .Semua kebun sawit yang jutaan hektar jelas melanggar konstitusi dan UU pokok pokok agraria .
Dan aneh nya polisi selalu berpihak pada konglemerat dan menuduh rakyat menyerobot tanah-tanah yang dikuasai konglemerat .
Ketika Proyek sudah distempel menjadi Proyek Stategi Negara PSN walau proyek tersebut tidak menguntungkan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak peduli siapapun yang menghalangi berhadapan dengan aparat .
Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 kemudian dilahirkan UU omni buslaw atau UU Ciptaker dan diplesetkan menjadi UU cilaka .Memang UU ini sangat liberal dan kapitalis ,jauh dari industrial Pancasila .Yang harus nya mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia .
Justru jauh dari mensejahterakan rakyat .
Kalau begitu pertanyaan besar nya untuk siapa sebetul nya Proyek Strategi Negara PSN itu? kalau tidak membawah kesejahteraan rakyat
Utang semakin menggunung ,Investor mengeruk kekayaan ibu pertiwi dengan rakus nya ,tambang nikel ,tambang emas ,tambang batubara ,Gas ,dan mineral lain nya kalau tenaga kerja nya mereka bahwa sendiri dan terjadi diskriminasi yang sangat tidak berkeadilan , perkebunan sawit,jalan tol ,pelabuhan ,bandara ,terus untuk apa semua itu kalau tidak membawah kesejahteraan rakyat ?
Kemana hasil yang Kata nya Proyek Strategis Negara itu ,kemana uang hasil utang itu ? Bagaimana mungkin membayar bunga nya utang saja sehari 3 triliyun kata Said Didu .
kata nya kalau menurut akuntansi keuangan Indonesia sudah bangkrut .
Sejak dihapus nya GBHN negara ini tidak punya panduan yang jelas tidak punya lagi Bintang penunjuk arah kemana negara ini akan menuju .
Ada usulan dari ketua MPR ada nya ,Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
Tetapi bagaimana PPHN busa disamakan dengan GBHN ?
GBHN itu satu paket dengan sistem MPR dimana MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mempunyai konvigurasi unsur seluruh rakyat Indonesia bukan hanya DPR tetapi ada unsur utusan Daerah dan utusan utusan golongan.
Tugas MPR merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN dengan bersumber dari Visi dan Misi negara.
Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN oleh sebab itu presiden adalah mandataris MPR dan diakhir masa jabatan presiden berakhir maka presiden mempertangung jawabkan GBHN yang sudah dijalankan .
Jadi tidak seperti sekarang ini tidak jelas arah tujuan bangsa ini justru digantungkan pada China dengan proyek obor nya
Dikabarkan pemerintah Jokowi sudah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa OBOR Cina sudah ditandatangani pada bulan ini, April 2019. Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.
Apakah semua itu dibutuhksn rakyat apskah semua itu tidsk menjadi masalah di kemudian hari ?
Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama.
Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.
Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China.
China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond).
Dalam meralisasikan inisiasi ini, di jalur darat, China menggagas infrastruktur jalan kereta, dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan China hingga menuju Eropa. Sedangkan untuk jalur maritim, China menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional, dan tol laut, sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan China di kawasan tersebut.
Di perdalam lagi oleh Pemerintahan Jokowi dengan delapan kesepakatan semakin negara tergadaikan bahkan sudah jelas kesepakatan tersebut tidak setara dan Indonesia semakin tersesat.
Bagaimana mungkin IKN diserahkan pada China untuk merancang nya ? Bukan nya IKN itu ada rahasia negara? Mengapa Menhan dan Panglima TNI diam tidak memberikan suara?
Kembali pada PPHN terus untuk apa kalau sistem ketata negaraan nya sistem Presidenseil dengan basis nya individualisme banyak banyakan suara kalah menang ,kuat kuatan pertarungan ,curang curangan ,dimana fungsi PPHN itu kalau sistem presidenseil itu yang dipertarungkan adalah Visi ,Misi presiden bukan Visi Misi Negara ?
Kalau presiden tidak menjalankan PPHN terus sangsi nya apa ? Siapa yang menyusun PPHN itu bukan kehendak rakyat ? Terus kehendak siapa ?.
Hidup semakin sulit lapangan pekerjaan sangat sulit ,pajak semakin mahal ,sembako semakin mahal ,sekolah tidak terjangkau ,kesehatan juga begitu orang miskin dilarang sakit ,tetapi partai politik dan pejabat nya pesta pora korupsi besar besaran bahkan tanpa malu dipamer-pamerkan dimedia sosial anak istri dengan bergelimpangan kekayaan tanpa malu memamerkan barang
barang branded luar negeri yang dibeli ratusan juta rupanya gegar budaya tiba tiba menjadi kaya raya bingung mau belanja apa saja semau nya padahal itu semua hasil korupsi bapak nya.
Apakah semua ini kita biarkan ? Dan kita hanya menonton kehancuran NKRI atau kita bersatu menyelamatkan dengan kembali pada UUD1945 dan Pancasila .
