Fusilatnews – Ingat zaman Belanda dahulu? Rakyat dicekik dengan pajak yang tinggi, dipaksa menyerahkan hasil bumi, dan hidup dalam ketakutan. Tanah subur nusantara hanya menjadi ladang emas bagi penjajah, sementara pribumi miskin di tanahnya sendiri. Suara rakyat dibungkam, kritik dianggap makar, dan mereka yang berani menentang kekuasaan akan dibuang atau dipenjara.
Delapan puluh tahun setelah proklamasi, bangsa ini merayakan HUT RI ke-80. Namun, pertanyaan yang tak bisa dielakkan adalah: apakah arti kemerdekaan bagi rakyat hari ini? Apakah kemerdekaan sungguh telah menyejahterakan, atau justru hanya berubah bentuk dari penjajahan asing menjadi penindasan oleh pemerintah sendiri?
Pajak yang Mencekik Rakyat
Jika pada masa kolonial rakyat diperas lewat pajak dan tanam paksa, kini rakyat kembali merasakan beban serupa. Pemerintahan Prabowo telah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen sejak awal 2025, meski diklaim hanya menyasar barang mewah. Kenyataannya, kenaikan pajak ini turut mengguncang daya beli rakyat kecil. Belum lagi wacana pajak karbon, pajak digital, hingga target kepatuhan pajak 100 persen pada 2029. Semua tampak indah dalam narasi pembangunan, tetapi rakyatlah yang paling menanggung bebannya.
Bung Hatta pernah berpesan, “Pajak harus dipungut dengan adil, sesuai dengan kemampuan rakyat, jangan sampai menjadi alat penindasan.” Ironisnya, di usia kemerdekaan yang ke-80, pajak justru kembali menjadi instrumen penindasan, bukan keadilan.
Kebebasan yang Semakin Tercekik
Kolonialisme dulu membungkam suara rakyat dengan senjata dan pengasingan. Kini, pembungkaman hadir dengan wajah modern: regulasi yang ketat, pengawasan digital, hingga aparat yang represif dalam menghadapi protes rakyat.
Gerakan #IndonesiaGelap—sebuah aksi sipil yang menyoroti ketimpangan subsidi, pemangkasan anggaran pendidikan, dan dominasi militer—justru diserang dengan tudingan disponsori oleh “koruptor”. Amnesty International menyoroti tindakan aparat yang membubarkan demonstrasi secara berlebihan dan penggunaan spyware terhadap aktivis. Ironisnya, dalam pidato kenegaraan menjelang HUT RI ke-80, Presiden Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal HAM dan kebebasan berpendapat.
Tan Malaka dalam Menuju Republik Indonesia menulis, “Tanpa kebebasan berpikir, maka kemerdekaan hanya tinggal nama.” Kata-kata ini seakan bergema hari ini: kemerdekaan ada dalam simbol, tetapi tidak dalam kenyataan hidup rakyat.
Kekayaan Alam yang Terus Terkuras
Belanda dahulu merampas rempah dan hasil bumi, menjadikan Indonesia lumbung dunia, tetapi meninggalkan rakyat dalam kemiskinan. Kini, di era modern, sumber daya alam kembali dieksploitasi tanpa memberi kesejahteraan nyata. Nikel, batubara, emas, minyak bumi—semua mengalir keluar negeri, dikendalikan korporasi dan oligarki. Sementara masyarakat sekitar tambang hidup dengan lingkungan rusak dan penghidupan rapuh.
Bung Karno pernah mengingatkan, “Politik tidak boleh menginjak ekonomi rakyat.” Namun yang terjadi justru sebaliknya: politik kekuasaan hari ini kerap menindas rakyat demi keberlangsungan ekonomi segelintir elit.
HUT RI ke-80: Refleksi atau Ironi?
HUT RI ke-80 seharusnya menjadi momen refleksi mendalam. Apakah rakyat sudah merdeka secara ekonomi, bebas dari pajak pencekik, dan terbebas dari jeratan utang negara? Apakah rakyat sungguh memiliki kebebasan untuk bersuara tanpa rasa takut? Apakah kekayaan alam negeri ini benar-benar menjadi milik rakyat, bukan sekadar angka di neraca korporasi dan penguasa?
Jika jawabannya masih samar, maka kemerdekaan ke-80 bukanlah perayaan, melainkan ironi. Sebuah seremoni besar yang kehilangan makna, karena rakyat masih harus berjuang untuk merdeka dari penindasan gaya baru.
Kesimpulan: Merdeka atau Sekadar Berpindah Tuan?
Kemerdekaan sejati adalah keadilan: rakyat hidup layak tanpa dicekik pajak, bebas berbicara tanpa takut, dan berdaulat penuh atas tanah serta kekayaan alamnya.
Jika hal itu belum terwujud, maka bangsa ini tidak sedang benar-benar merdeka. Kita hanya berpindah dari satu bentuk penjajahan ke bentuk lain, dari bendera asing ke bendera sendiri, tetapi dengan logika kekuasaan yang sama: menindas rakyat demi kepentingan segelintir orang.
Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kalimat itu menjadi pengingat yang pahit pada HUT RI ke-80 ini: jangan-jangan, kita memang belum benar-benar merdeka.
