Ironi Melimpah: Ketika Presiden Panik Karena Tak Punya Tempat Menyimpan Keberhasilan

Oleh: Entang Sastraatmadja

Dalam salah satu pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya terkait keterbatasan gudang penyimpanan gabah, menyusul lonjakan produksi beras yang luar biasa. Begitu seriusnya persoalan ini, Presiden bahkan memerintahkan para pembantunya untuk segera membangun 25 ribu gudang alternatif guna menampung gabah hasil serapan Perum Bulog.

Lonjakan produksi ini jelas merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Tak berlebihan jika diberi acungan jempol setinggi-tingginya. Menurut proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), produksi beras Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai 34,6 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 30,4 juta ton.

Kebahagiaan Presiden semakin bertambah karena Perum Bulog, yang ditugasi menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Hingga pertengahan Mei 2025, serapan gabah oleh Bulog sudah mencapai 1,8 juta ton—angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan rerata lima tahun terakhir yang hanya berkisar antara 1 hingga 1,2 juta ton. Bahkan, ada prediksi bahwa angka ini bisa menembus 2 juta ton hingga akhir musim panen raya.

Kondisi ini tentu memperkuat cadangan beras pemerintah. Sampai saat ini, total cadangan beras pemerintah tercatat sebanyak 3,8 juta ton: sekitar 2 juta ton dari pengadaan tahun lalu dan 1,8 juta ton dari hasil serapan tahun ini.

Namun, keberhasilan ini menghadirkan persoalan baru: keterbatasan infrastruktur penyimpanan. Gabah yang diserap Bulog tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai cadangan strategis pemerintah. Wajar jika Presiden Prabowo merasa risau. Tanpa gudang yang memadai, keberhasilan ini justru bisa berubah menjadi beban.

Sebagai operator pangan yang bertanggung jawab mengelola cadangan beras nasional, Bulog kini menghadapi tantangan besar. Mengelola 4 juta ton beras tentu berbeda dengan mengelola hanya separuhnya. Untuk itu, langkah antisipatif menjadi keharusan. Sebelum 25 ribu gudang baru benar-benar terbangun, Bulog bisa mengoptimalkan gudang-gudang filial yang dimilikinya atau menyewa gudang-gudang representatif yang tersebar di berbagai daerah. Tinggal bagaimana Bulog menyiapkan personel dan sistem manajemennya.

Satu persoalan lain yang tak kalah penting adalah kualitas gabah yang diserap. Karena pemerintah mewajibkan Bulog membeli gabah petani tanpa terlalu mempertimbangkan kadar air dan kotoran, Bulog pun terpaksa menerima gabah “apa adanya” atau yang biasa disebut any quality. Jika tidak dikelola dengan benar, gabah semacam ini sangat rentan rusak dan menurunkan kualitas cadangan beras.

Oleh karena itu, Bulog perlu menerapkan protokol ketat dalam proses penyimpanan. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah pengeringan gabah, agar daya simpannya meningkat. Tahapan ini penting agar cadangan beras pemerintah tidak sekadar menumpuk, tapi tetap layak konsumsi ketika dibutuhkan.

Keberhasilan dalam produksi pangan semestinya membawa rasa bangga. Tapi dalam kasus ini, keberhasilan justru menguak kekurangan mendasar: ketidaksiapan infrastruktur dan manajemen logistik pangan nasional. Maka, pertanyaan kritisnya adalah: bagaimana kita bisa bicara kedaulatan pangan, jika untuk menyimpan hasil panen saja negara masih kelabakan?