Ironi Negeri Lumbung Padi: Ketika Rakyat Masih Harus Antri Beras

Oleh: Entang Sastraatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Antri beras. Dua kata yang sederhana, namun menyimpan makna yang dalam tentang realitas kehidupan rakyat di sebuah negeri agraris. Indonesia, yang dulu dijuluki “lumbung padi Asia”, kini masih menyaksikan rakyatnya berdiri berjam-jam demi mendapatkan beras. Pertanyaannya: mengapa ini bisa terjadi?

Antrian beras mencerminkan masalah serius dalam sistem pangan kita. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Ada berbagai faktor penyebabnya:

Kelangkaan beras, akibat keterlambatan masa panen dan minimnya pasokan dari sentra produksi padi.
Kenaikan harga, didorong oleh mahalnya harga gabah dan biaya produksi yang membebani petani.
Inflasi, yang menurunkan daya beli masyarakat, memaksa mereka berburu beras murah.
Masalah irigasi dan pupuk, yang menyebabkan gagal panen.
Ketergantungan pada impor, yang membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasar global.
Distribusi tidak merata, akibat infrastruktur yang belum memadai dan birokrasi yang rumit.

Fenomena ini menandakan bahwa produksi saja tidak cukup. Distribusi, stabilitas harga, serta ketahanan sistem pangan secara menyeluruh adalah kunci.

Langkah Pemerintah: Dari Retorika ke Realisasi

Pemerintah melalui berbagai lembaga telah mencoba mengatasi masalah ini. Perum Bulog, misalnya, mencatatkan rekor cadangan beras sebesar 4 juta ton hingga Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menjaga surplus beras nasional sebagai benteng menghadapi ancaman krisis pangan global.

Beberapa kebijakan strategis yang telah dan sedang dijalankan, antara lain:

Operasi Pasar, untuk memotong rantai distribusi yang berlapis-lapis dan menstabilkan harga.
Peran Koperasi Desa Merah Putih, untuk mendekatkan layanan pertanian langsung ke petani dan konsumen.
Pengawasan Distribusi, agar tidak ada penyimpangan dalam rantai pasok.
Bantuan Pangan, seperti distribusi beras 10 kg ke 22 juta penerima manfaat.
Program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), guna menjaga kestabilan harga di pasar.
Gerakan Pangan Murah, yang menyediakan pangan sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).
Optimalisasi Produksi, dengan target produksi 34,6 juta ton pada musim tanam 2024/2025.

Bukan Sekadar Produksi, Tapi Keadilan Akses

Pemerintah boleh bangga dengan surplus dan rekor stok, tapi pertanyaannya: apakah rakyat ikut menikmatinya? Apa gunanya panen melimpah jika rakyat tetap harus antri demi sebungkus beras?

Pelajaran penting bisa dipetik dari Jepang. Negara ini tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi memastikan distribusi berjalan rapi, tepat sasaran, dan tidak menindas petani kecil maupun konsumen.

Penutup: Jangan Biarkan Negeri Ini Mengulang Luka yang Sama

Kita semua tentu berharap, Indonesia tak lagi mengenal fenomena antri beras sebagai hal yang lumrah. Jika produksi meningkat tapi distribusi dan akses tetap timpang, maka kebijakan pangan hanya akan menjadi retorika kosong tanpa rasa.

Masyarakat butuh kehadiran negara yang adil dan sigap—bukan sekadar slogan surplus, tapi jaminan bahwa setiap perut rakyat tak perlu mengantri untuk kenyang.