Rencana Presiden RI Joko Widodo memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya mengundang berbagai reaksi di dalam negeri.
Bahkan, dunia internasional juga ikut menyoroti. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden juga ikut buka suara terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Joe Biden mengangkat isu pemindahan IKN ini saat berpidato terkait ancaman perubahan iklim.
Biden mengatakan, jika proyeksinya tepat, maka dalam 10 tahun ke depan pemerintah harus memindahkan IKN, karena ibu kota negara saat ini, Jakarta akan terendam banjir.
”Jika proyeksinya tepat 10 tahun ke depan mereka (Indonesia) harus memindahkan ibu kotanya karena mungkin terendam air,” kata Joe Biden seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal Youtube BeritaSatu pada Rabu, 2 Februari.
Proyeksi tenggelamnya sepertiga Jakarta pada 2050 memang merupakan salah satu pertimbangan di balik pemindahan IKN ke Kalimantan.
Sejumlah pakar luar negeri juga menyoroti hal tersebut. Analis dari Paterson Institute, AS, Gary Hufbauer mengatakan melihat apa yang direncanakan oleh pemerintah RI saat ini, dirinya teringat dengan pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1970 hingga 1980-an.
“Saya teringat pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, dan itu proyek besar tahun 1970 dan 1980-an, “ kata Gary Hufbauer.
Menurutnya, proyek pemindahan IKN ini tidak mungkin akan selesai dalam waktu singkat. Bahkan, bisa jadi lebih lama dibanding dengan satu kali periode pemerintahan. Ini karena sangat banyak yang harus dibangun dan dipindahkan.
”Tapi butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan semula. Anda harus memindahkan orang, membangun semua infrastruktur, dan sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam satu masa jabatan,” tegasnya.
Selain Indonesia, negara yang dalam waktu dekat juga memindahkan ibu kotanya adalah Mesir. Negeri Piramid itu berencana memindahkan ibu kotanya mulai 2024 ke kota administratif baru di timur ibu kota saat ini, Kairo. Sebelumnya, Myanmar memindahkan ibukota dari Yangon ke Naypyidaw .
Selain itu, Korea Selatan juga memindahkan sebagian urusan administratif dari Seoul ke Sejong. Tapi, menurut analis, pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan yang direncanakan Indonesia jauh lebih ambisius.
“Semuanya dibangun dalam satu landmark saja. (Sebagai perbandingan) misalnya di Korea Selatan, atau Malaysia dengan Putrajaya, itu (pemindahan IKN dari Jawa ke Kalimantan) jauh lebih mahal, investasinya lebih tinggi lagi,” kata analis Australian National University, Greg Fealy.
Dia menambahkan jika tidak direncanakan dengan baik maka akan banyak uang terbuang. Selain itu, berbagai masalah akan timbul dalam prosesnya, salah satunya korupsi.
“Kalau ini tidak direncanakan dengan baik. Ini juga bisa membuang jutaan, miliaran dollar mungkin. Resiko korupsi dan sebagainya. Jadi banyak sekali problem yang saya kira akan muncul pembangunan kota (IKN) baru di Kalimantan,” ungkapnya.
Sementara analis dari National Graduate Institute for Policy Studies (Grips), Jepang, Guanie Lim mengatakan jika proyek IKN ini berpeluang untuk ditunda untuk saat ini.
“Hal seperti ini bisa ditunda. Bukan karena sengaja, tetapi bisa jadi karena munculnya Covid, maka semuanya pekerjaan terhenti, itu hal-hal yang diluar kendali,” kata Guanie Lim.
Selain itu, terkait isu lain seperti pembebasan lahan yang berluang akan menyulitkan bagi pemindahan IKN.
”Isu lainnya adalah pembebasan lahan sangat rumit. Masalah seperti ini bukan hanya ada di Indonesia,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah merencanakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kantor Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah kementerian rencananya akan dipindah pada tahun 2024. Kemudian, pemerintah juga berencana menyelesaikan Istana Negara baru yang ditargetkan akan rampung di akhir masa jabatan Jokowi. (AHM/hop)
