Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Sebagai bahan refleksi menjelang akhir tahun 2024 tentang sepak terjang negatif Jokowi yang berkelanjutan.
Istilah “pecah kongsi” sering digunakan untuk menggambarkan perpisahan hubungan kerja sama antara dua pihak yang sebelumnya telah sepakat untuk berkolaborasi. Dalam konteks politik, istilah ini biasanya merujuk pada perpecahan dalam koalisi partai politik. Namun, apa yang terjadi antara PDIP dan Jokowi sejatinya bukan sekadar “pecah kongsi.” Hubungan mereka lebih menyerupai pengkhianatan mendalam yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Megawati Soekarnoputri, seorang tokoh besar yang merupakan Ketua Umum PDIP.
Megawati, seorang politisi perempuan yang handal, bersama para senior partai di PDIP, tidak hanya merasa dikhianati secara politik tetapi juga dipermalukan secara moral. Jokowi, yang sebelumnya dibanggakan oleh PDIP, kini dituduh secara publik terkait berbagai isu, termasuk dugaan penggunaan ijazah palsu dan kontroversi mengenai asal-usulnya. Sayangnya, alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan dan terbuka, Jokowi justru menggunakan kekuasaannya untuk membungkam suara kritis melalui rekayasa hukum dan kriminalisasi terhadap para pengkritiknya.
Jokowi dan Awal Hubungannya dengan PDIP
Pada awal karier politiknya, Jokowi adalah seorang pengusaha kecil yang tidak dikenal secara luas. Berkat ambisinya, ia bergabung dengan PDIP pada tahun 2004 dan kemudian diusung menjadi Wali Kota Solo. Kala itu, Jokowi menikmati dukungan penuh dari PDIP yang dominan di panggung politik nasional sejak Pemilu 1999. Berkat dukungan tersebut, ia berhasil terpilih sebagai Wali Kota Solo selama dua periode.
Namun, setelah mendapatkan berbagai jabatan strategis, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya Presiden RI selama dua periode, Jokowi sering melupakan janji politiknya. Salah satu janji yang paling terkenal adalah mengatasi banjir Jakarta dan menebus kembali PT Indosat, yang terbukti tidak direalisasikan. Sebaliknya, ia justru menggagas program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebuah agenda besar yang tidak pernah disampaikan dalam kampanyenya.
Pengkhianatan terhadap PDIP
Jokowi juga menunjukkan pengkhianatan politik kepada PDIP ketika ia secara terang-terangan mendukung calon dari luar partainya, termasuk putranya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden. Tindakan ini tidak hanya melanggar asas netralitas tetapi juga menunjukkan nepotisme yang terang-terangan.
Gibran, yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo selama lima tahun, justru meninggalkan amanah tersebut demi ambisi politik keluarganya. Nepotisme yang melibatkan Jokowi bahkan menyeret nama Anwar Usman, adik iparnya, yang kemudian diberhentikan melalui putusan MKMK.
Kritik terhadap Kepemimpinan Jokowi
Selama dua periode pemerintahannya, Jokowi meninggalkan berbagai masalah serius bagi bangsa ini. Salah satunya adalah utang negara yang terus menggunung dan menjadi beban generasi mendatang. Selain itu, berbagai janji politik Jokowi terbukti hanya omong kosong, termasuk komitmennya untuk memberantas korupsi. Alih-alih bertindak tegas, Jokowi justru terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang diduga terlibat korupsi.
Kegagalan Jokowi tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga meluas ke tatanan politik. Pengaruh buruknya terlihat dalam pemerintahan baru yang harus menghadapi warisan berat, termasuk tragedi hukum seperti kasus pembunuhan di Tol KM 50 dan kontroversi kebijakan ekonomi yang berdampak negatif.
Kesimpulan
Apa yang terjadi antara Jokowi dan PDIP lebih dari sekadar “pecah kongsi.” Ini adalah pengkhianatan terhadap partai yang telah membesarkan namanya dan kepada Megawati yang telah mempercayainya. Pengkhianatan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal moralitas dan integritas.
Kini, dengan berakhirnya era kepemimpinan Jokowi, bangsa ini masih harus bergulat dengan berbagai dampak negatif dari kepemimpinannya. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam politik.
