Stigma bahwa Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, memiliki kecenderungan untuk berdusta bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia terbangun dari serangkaian pernyataan dan tindakan yang sering kali tidak selaras. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi telah membantah isu-isu yang terkait ambisi politiknya, salah satunya adalah keinginan untuk menjabat selama tiga periode. Namun, sikapnya yang sering bertolak belakang dengan fakta lapangan justru memperkuat persepsi publik bahwa ia kerap bermain dengan kebenaran.
Pada Senin, 30 Desember 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Jokowi kembali membantah tudingan bahwa ia menginginkan tiga periode masa jabatan. “Ya, ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” ujarnya dengan nada tegas. Ia bahkan meminta publik untuk mengonfirmasi hal tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun, pernyataan ini terasa hambar mengingat realitas politik yang berkembang di sekitarnya.
Sebagai catatan, isu tiga periode bukanlah tuduhan tanpa dasar. Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, beberapa hari sebelumnya kembali memantik perbincangan. Dalam videonya, Hasto menyindir adanya upaya dari pihak tertentu untuk melanggar konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden. “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode,” ungkap Hasto. Pernyataan ini menguatkan kesan bahwa isu tersebut bukan sekadar framing belaka.
Jokowi sendiri merasa kecewa dan menilai bahwa isu ini adalah framing jahat. Namun, kekecewaan itu tidak serta merta menghapus fakta bahwa wacana tiga periode telah berulang kali mencuat selama masa pemerintahannya. Bahkan, beberapa loyalisnya di DPR pernah melontarkan gagasan tersebut secara terbuka, meskipun selalu dibantah oleh Jokowi.
Mengapa sulit bagi publik untuk mempercayai bantahan Jokowi? Jawabannya ada pada rekam jejaknya. Ia pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi realitasnya berbeda. Ia juga mengklaim bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan membebani anggaran negara, meski pada kenyataannya, alokasi dana publik untuk proyek tersebut terus meningkat. Ketidakkonsistenan semacam ini menanamkan stigma bahwa apa pun yang diucapkannya patut diragukan.
Framing “rada dusta” ini semakin kuat karena Jokowi sering kali bersikap defensif tanpa memberikan bukti konkret. Ketika menyatakan, “Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya,” publik tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar: Mengapa isu ini terus berulang dan mengapa loyalisnya tidak dihentikan ketika mewacanakan hal tersebut?
Lebih dari itu, sikap diam pemerintah terhadap tindakan pendukungnya yang terang-terangan mendorong wacana tiga periode menunjukkan adanya ambiguitas moral. Jika memang Jokowi tegas menolak gagasan tersebut, mengapa ia tidak secara eksplisit menegur atau menindak pihak-pihak yang melontarkan ide ini? Ketidakjelasan semacam ini hanya mempertegas kesan bahwa ia tidak sepenuhnya jujur.
Sejarah politik mengajarkan bahwa kepercayaan publik adalah aset yang mahal. Ketika seorang pemimpin kehilangan kepercayaan itu, setiap kata yang diucapkan akan dianggap sebagai upaya manipulasi. Dalam kasus Jokowi, kebiasaan berdusta secara telanjang telah menciptakan jurang yang sulit dijembatani antara dirinya dan rakyat. Kalaupun benar apa yang ia katakan, stigma yang telah melekat membuat kebenaran itu sulit dipercaya.
