Sejarah kerap bergerak diam-diam. Ia tidak selalu mengetuk pintu dengan genderang kemenangan, tetapi sering datang seperti angin malam—dingin, sunyi, dan menggigilkan. Di titik inilah kekuasaan diuji: apakah ia akan dikenang sebagai pengabdian, atau dicatat sebagai kecemasan yang berusaha menunda penghakiman waktu.
Joko Widodo, dalam fase akhir kekuasaannya, tampak terjebak pada satu salah duga besar: mengira kendali adalah cara terbaik untuk memastikan warisan. Padahal, kendali yang lahir dari ketakutan bukanlah kepemimpinan; ia hanya naluri bertahan hidup yang disamarkan sebagai stabilitas.
Yang dikendalikan bukan lagi arah negara demi rakyat, melainkan masa depan politik demi keselamatan sebuah lingkaran. Bukan untuk memperkuat institusi, tetapi untuk memastikan bahwa jejak kekuasaan tidak berujung pada koreksi sejarah. Di sinilah rasa takut bekerja—takut pada ingatan kolektif, takut pada catatan kaki yang jujur, takut pada bab penutup yang tidak bisa diedit.
Dalam filsafat politik, kekuasaan yang percaya diri akan membiarkan dirinya diuji oleh waktu. Ia tidak sibuk menata penerus berdasarkan darah dan kedekatan, melainkan berdasarkan kapasitas dan etika. Sebaliknya, kekuasaan yang cemas akan memadatkan kontrol: merangkul oligarki, menekan kritik, dan merapikan suksesi agar tetap berada dalam radius aman.
Jokowi salah duga ketika mengira sejarah bisa dikelola seperti proyek. Dalam banyak peradaban, kesalahan serupa selalu berulang. Julius Caesar mengira kekuasaan personal dapat menggantikan republik; ia lupa bahwa sejarah Roma justru mengabadikannya lewat tikaman para senator. Soeharto mengira stabilitas bisa diwariskan melalui keluarga dan kroni; ia lupa bahwa sejarah Indonesia menutup eranya dengan kata: runtuh. Sejarah tidak tunduk pada deadline, tidak bisa direvisi dengan narasi resmi, dan tidak mengenal humas. Ia hanya mengenal satu hal: akibat. Apa yang ditanam hari ini—pembiaran etik, pelemahan hukum, normalisasi nepotisme—akan dipanen sebagai penilaian esok hari.
Ada ironi yang tajam: sejarah yang baik bukanlah sejarah yang sibuk mengulang nama pahlawan, melainkan sejarah yang berani mengingat para pengkhianat. Prancis tidak hanya mengenang Revolusi, tetapi juga Louis XVI sebagai simbol kekuasaan yang beku. Jerman modern tidak dibangun dengan melupakan Hitler, tetapi dengan terus-menerus mengingatnya sebagai peringatan abadi. Bukan untuk memuliakan mereka, tetapi untuk mencegah pengulangan. Ingatan kolektif bekerja dengan cara yang kejam namun adil—ia menempelkan label pada peristiwa, bukan pada slogan.
Ketika kekuasaan terlalu sibuk mengendalikan agar tidak dihukum oleh sejarah, sesungguhnya ia sedang mempercepat vonis itu sendiri. Rasa takut yang mencekam justru melahirkan keputusan-keputusan yang akan menjadi bukti. Bukti bahwa negara pernah dikelola dengan kecurigaan pada rakyatnya sendiri.
Dalam tradisi esai ala Tempo, kritik bukan dimaksudkan untuk membenci, melainkan untuk mengingatkan: kekuasaan yang besar menuntut keberanian untuk melepaskan. Sebab hanya dengan melepaskan, seorang pemimpin memberi ruang bagi sejarah untuk menilai secara wajar.
Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah catatan tentang seorang penguasa yang ingin terus mengendalikan—bukan demi rakyat, tetapi demi menghindari penghakiman sejarah. Dan sejarah, seperti biasa, tidak pernah lupa.
