Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Jakarta, Fusilatnews – Ketika ditanya ihwal dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang diterima Kaesang Pangarep, anak bungsunya, Presiden Jokowi hanya berkata singkat, “Semua orang sama di depan hukum.”
“Equality before the law” atau kesetaraan di depan hukum memang merupakan asas hukum di Indonesia. Siapa pun tak bisa membantah.
Namun, ketika hal itu diucapkan Jokowi, ada makna tersirat di samping makna tersurat. Sedikitnya ada dua makna tersirat.
Pertama, aparat penegak hukum tak perlu sungkan-sungkan memeriksa Kaesang, meskipun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu anak seorang Presiden. Artinya, Jokowi menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa anak kesayangannya itu.
Kedua, meskipun anak seorang Presiden, secara hukum Kaesang punya hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya yang boleh menggunakan jet pribadi mewah saat bepergian, termasuk ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono.
Artinya, Jokowi permisif terhadap anak dan menantunya yang hedonis atau bergaya hidup mewah, sesuatu yang kontras dengan apa yang selama ini ia gembar-gemborkan agar semua anak bangsa ini berpola hidup sederhana.
Pertanyaannya kini, beranikah KPK menerima tantangan Jokowi?
Ihwal dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang sesungguhnya telah dilaporkan ke KPK. Lembaga antirasuah itu tinggal memprosesnya
Namun, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan lembaganya tak berwenang memeriksa Kaesang karena adik kandung Gibran Rakabuming Raka itu bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri.
Sontak, pernyataan Tessa itu menuai kecaman publik. Ketua KPK Nawawi Pamolango kemudian mencoba meredamnya dengan menyatakan KPK berwenang memeriksa Kaesang meskipun adik ipar dari Walikota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution ini bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahkan lebih berani lagi dengan menyatakan surat panggilan klarifikasi untuk Kaesang sudah disiapkan, namun KPK tak tahu ke mana harus dikirim karena tak mengetahui keberadaan putra bungsu Jokowi ini. Ternyata Alex sekadar basa-basi.
Bobby Nasution kemudian muncul bak pahlawan. Suami Kahiyang Ayu, putri semata wayang Jokowi, ini membela Kaesang dengan menyatakan KPK tak berwenang memeriksa adik iparnya itu karena ia bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Sama persis dengan pernyataan Tessa yang seolah memerankan diri sebagai juru bicara keluarga Jokowi.
Alih-alih meredam polemik, pernyataan Bobby itu justru membuka “borok” dirinya dan istrinya yang juga pernah naik jet pribadi yang diduga milik seorang konglomerat Medan. Hal ini pun diakui Bobby.
Tessa kemudian menyatakan, Direktorat Gratifikasi sedang mengumpulkan bukti-bukti sebagai bahan klarifikasi untuk Bobby.
Namun belakangan Tessa berubah. Juru bicara berlatar polisi ini menyatakan, laporan atas Kaesang dan Bobby di Direktorat Gratifikasi sudah dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.
KPK, kata Tessa, pun tak akan mengklarifikasi Kaesang dan Bobby. Tapi kalau anak dan menantu Jokowi itu hendak memberikan klarifikasi ihwal dugaan gratifikasi melalui data ke website KPK maka Tessa mempersilakannya.
KPK agaknya tak berani menghadapi Kaesang dan Bobby. Lembaga antirasuah ini pun “masuk angin”. Hingga kemudian datang tantangan dari Jokowi itu kepada KPK untuk memeriksa Kaesang dengan dalih semua orang sama di depan hukum.
Pertanyaannya, akankah KPK berani memeriksa Kaesang dan Bobby?
Agaknya sulit. KPK tak akan berani. Atau bahkan sudah masuk angin. Simak saja alibi Alexander Marwata yang menyatakan masyarakat jangan terlalu berharap kepada KPK, karena semua tergantung “political will” (kemauan politik) Presiden dalam pemberantasan korupsi.
Tantangan Jokowi pun bak angin lalu saja bagi KPK. Karena bisa jadi tantangan itu juga cuma basa-basi saja. Prinsip “equality before the law” pun sekadar “lips service” (basa-basi) belaka. Itulah!
