Tirai pertama terbuka pada sebuah bengkel kecil di Solo. Di sanalah, lebih dari satu dekade lalu, Joko Widodo—yang kala itu masih wali kota—memperkenalkan mobil “karya anak bangsa” bernama Esemka. Kamera berkerumun, rakyat bertepuk tangan, dan media menulisnya sebagai tonggak kemandirian industri otomotif nasional. Jokowi tampil sebagai figur yang sederhana, membumi, sekaligus visioner. Tapi seiring waktu, Esemka justru berubah menjadi mitos nasionalisme. Mobil yang digadang-gadang akan menyaingi Jepang itu tak pernah benar-benar lahir dari rahim industri lokal, melainkan sekadar tirai pencitraan.
Ketika Jokowi melangkah ke Istana, Esemka ikut ditinggalkan di bengkel—seperti properti panggung yang sudah selesai masa pakainya. Tak ada laporan produksi massal, tak ada ekspor, tak ada rantai pasok industri yang nyata. Namun narasi “produk anak bangsa” tetap dijaga hidup oleh propaganda yang rapi. Tirai pertama menutupi dusta pertama: bahwa nasionalisme bisa dijual dalam bentuk slogan, bukan hasil kerja nyata.
Tirai kedua terbentang di Papua, di atas gunung emas yang sudah digali selama puluhan tahun: Freeport. Jokowi memproklamasikan “pengambilalihan” saham sebagai bukti kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia tampil gagah, mengklaim bahwa negara kini memegang kendali atas sumber daya strategis. Tapi jika tirai itu disibak, tampak kenyataan yang tak seindah panggungnya.
Saham 51% yang digembar-gemborkan itu bukan hasil pembelian tunai atau negosiasi berdaulat, melainkan utang besar BUMN yang pembayarannya menekan anggaran negara. Struktur kepemilikan yang berlapis membuat keuntungan tetap mengalir ke Freeport-McMoRan. Bahkan, pemerintah masih bergantung pada keahlian, teknologi, dan perizinan yang dikendalikan korporasi Amerika itu. Tirai kedua pun menutupi dusta kedua: bahwa kedaulatan bisa diklaim lewat akuntansi, bukan kendali sesungguhnya.
Tirai ketiga menjuntai di sektor energi—dunia yang selama puluhan tahun dikuasai oleh mafia minyak. Pada awal pemerintahannya, Jokowi dengan lantang berjanji akan membubarkan Petral (Pertamina Energy Trading Ltd), yang disebut sebagai sumber kebocoran besar dalam tata niaga migas. Publik menyambut gembira; seolah babak baru transparansi energi telah dimulai.
Namun, bayangan lama tak pernah benar-benar hilang. Nama-nama seperti Reza Chalid—yang dulu dijuluki “Raja Minyak Indonesia”—kembali muncul dalam berbagai laporan dan rumor bisnis. Petral memang bubar secara administratif, tapi jaringannya bereinkarnasi dalam bentuk baru, menyusup di perusahaan-perusahaan migas milik negara. Tirai ketiga pun menutupi dusta ketiga: bahwa mafia tak bisa diberantas dengan pidato, apalagi jika kekuasaan sendiri menjadi bagian dari jaringan itu.
Tirai-tirai ini membentuk panggung besar kekuasaan Jokowi: panggung yang gemerlap di depan, namun rapuh di belakang layar. Dari proyek infrastruktur raksasa, food estate gagal panen, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membebani APBN—semuanya berdiri di atas narasi, bukan prestasi yang solid. Setiap tirai dibuka, hanya memperlihatkan tirai lain yang lebih besar dan lebih tebal.
Sementara itu, rakyat dibuat sibuk dengan retorika “kerja, kerja, kerja”. Padahal kerja yang dimaksud sering kali hanya kerja menutupi jejak. Negara dikelola seperti panggung sandiwara: pencitraan menjadi politik, politik menjadi bisnis, dan bisnis akhirnya menjadi sumber kekuasaan baru. Jokowi bukan lagi presiden yang memimpin, melainkan sutradara yang mengatur pencahayaan agar bayangan tampak seperti cahaya.
Kini, di penghujung kekuasaannya, tirai-tirai itu mulai robek oleh waktu. Skandal demi skandal muncul, dari politik dinasti hingga manipulasi hukum. Kedaulatan berubah menjadi proyek keluarga, meritokrasi digantikan loyalitas, dan republik disulap menjadi kerajaan kecil yang dikelola dari istana dan ruang rapat BUMN.
Namun publik pun telah belajar. Masyarakat kini tahu bahwa setiap janji yang diucapkan dengan nada lirih dan senyum sederhana bisa menyembunyikan ambisi yang besar. Jokowi mengajarkan satu hal penting bagi sejarah politik Indonesia: bahwa kesederhanaan bisa menjadi topeng paling efektif bagi kekuasaan.
Jika nanti tirai terakhir benar-benar terbuka, mungkin kita baru akan melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik panggung. Bukan hanya dusta, tapi juga struktur kekuasaan yang dibangun dari kepura-puraan. Dan ketika itu terjadi, sejarah akan menilai—bahwa Jokowi bukanlah pemimpin yang jujur dalam tindakan, melainkan aktor yang piawai memainkan peran rakyat kecil di tengah sistem yang ia bentuk untuk kepentingannya sendiri.
“Setiap tirai yang dibuka, hanya memperlihatkan tirai lain di belakangnya. Dan di balik semua itu, Jokowi tetap berdiri di panggung yang ia ciptakan sendiri — antara ilusi keberhasilan dan kenyataan yang sengaja dikaburkan.”
