Setelah kekalahan telak dalam sengketa verifikasi administrasi partai politik calon kontestan pemilu di Pengadilan negeri Jakarta Pusat Kamis (2/3) lalu melawan Partai Adil Makmur, kini KPU kalah lagi dalam sengketa yang sama di Bawaslu, menciptakan tanda tanya tentang apa yang terjadi dalam proses verifikasi di KPU?
Jakarta – Fusilatnews – Dalam sidang putusan yang disiarkan secara online di YouTube Bawaslu RI, Senin. (20/3) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memenangkan kembali gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sengketa verifikasi administrasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.
Dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu, Senin (20/3), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif terhadap pembenahan berkas verifikasi administasi Prima.
“Memutuskan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
Konsekuensinya, KPU diminta untuk melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap Partai Adil Makmur (Prima)
“Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan,” papar dia.
“Menggunakan Sipol paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol oleh terlapor,” ujar dia.
Prima tercatat menggugat KPU ke Bawaslu dua kali. Pertama, dilakukan Oktober 2022 bersama Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republikku Indonesia. Hasilnya Bawaslu mengabulkan sebagian gugatan Prima dengan mengeluarkan putusan Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 pada 4 November 2022.
Salah satu poin putusan meminta KPU membatalkan berita acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu tanggal 13 Oktober 2022 Selain itu, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberi waktu 1×24 jam pada Prima membenahi berkas verifikasi administrasi.
KPU menyatakan sudah menjalankan perintah Bawaslu dengan mengeluarkan keputusan KPU Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang isinya syarat perbaikan verifikasi administrasi Prima.
Namun, dalam keputusan Bawaslu, syarat yang disampaikan KPU melalui surat keputusannya masih berpedoman pada berita acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 yang sudah dibatalkan KPU.
Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan, keputusan KPU membatasi Prima karena hanya memperbolehkan membenahi berkas persyaratan anggota parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Telah membatasi Prima untuk memperbaiki, atau mengganti dokumen persyaratan berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan,” sebut dia.
Padahal, dalam pandangan Bawaslu, KPU seharusnya membebaskan proses pembenahan berkas Prima karena berita acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 sudah tak berlaku.Puadi menuturkan, tindakan KPU itu lantas dianggap melanggar Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, dan DPRD.
“Memberikan sanksi administratif kepada terlapor (KPU) untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi, tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan Prima,” ujar Puadi.
