Di tengah geliat pembangunan infrastruktur dan narasi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih dihantui oleh kenyataan yang mencengangkan: jutaan warganya hidup dalam kemiskinan. Padahal, negara ini tidak kekurangan sumber daya. Lantas, mengapa kemiskinan masih begitu tinggi? Jawabannya terletak pada arah kebijakan yang keliru. Seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, “Poverty is not just a lack of income—it is the deprivation of basic capabilities.” Kemiskinan adalah kegagalan sistemik negara dalam membangun kemampuan dasar warganya untuk hidup layak.
Kemiskinan Bukan Takdir, Tapi Produk Kebijakan
Anggapan bahwa kemiskinan adalah takdir merupakan narasi usang yang berfungsi membenarkan status quo. Dalam kerangka pemikiran Structuralist, seperti yang dijelaskan oleh Gunnar Myrdal, kemiskinan terjadi karena kesenjangan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial. Ketika kebijakan pembangunan hanya menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan redistribusi kekayaan, maka kemiskinan akan terus direproduksi oleh sistem itu sendiri.
Contoh nyata: alokasi anggaran negara yang besar-besaran untuk proyek-proyek raksasa seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), namun minim investasi untuk pendidikan dasar, kesehatan primer, dan pemberdayaan ekonomi desa. Ini mencerminkan apa yang oleh David Harvey disebut sebagai “accumulation by dispossession”, yakni akumulasi kekayaan oleh segelintir pihak melalui pengabaian atau perampasan hak-hak kelompok marjinal.
Bansos: Obat Sementara, Bukan Penyembuh
Kehadiran bantuan sosial (bansos) dalam konteks ini adalah bentuk kompensasi, bukan solusi. Dalam teori Welfare State dari Richard Titmuss, negara memang memiliki kewajiban moral untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi rakyatnya. Namun ketika bansos menjadi permanen dan tidak diiringi oleh transformasi struktural, ia menjelma menjadi candu. Dalam logika ini, negara justru mengakui kegagalannya sendiri—mendistribusikan bansos untuk menutupi luka yang diciptakannya.
Bansos menjadi semakin problematik ketika digunakan secara politis. Dalam teori Clientelism, seperti dijabarkan oleh James C. Scott, negara (atau elit politik) menggunakan bantuan sebagai alat transaksi politik untuk mendapatkan dukungan elektoral, bukan sebagai alat pemberdayaan. Maka yang terjadi bukanlah pengentasan kemiskinan, melainkan manajemen kemiskinan demi kekuasaan.
Paradoks Pertumbuhan dan Kemiskinan
Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi positif. Namun, seperti kritik Joseph Stiglitz, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan justru memperparah ketimpangan. Ketika indikator makro seperti PDB tumbuh, tetapi angka kemiskinan hanya turun tipis atau bahkan stagnan, itu berarti ada yang salah dengan struktur distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya produktif.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa meskipun ada penurunan angka kemiskinan secara nominal, kemiskinan absolut dan ketimpangan tetap menjadi masalah besar. Hal ini diperparah oleh ukuran kemiskinan yang terlalu minimalis—hidup dengan Rp17.000 per hari dianggap tidak miskin, padahal belum tentu mencerminkan kehidupan yang bermartabat.
Jalan Keluar: Reformasi Struktural dan Keberpihakan Nyata
Dalam pendekatan Capability Approach dari Amartya Sen, pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada penguatan kemampuan dasar manusia—akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan kebebasan berpartisipasi. Maka, negara harus berani menggeser prioritas dari pembangunan simbolik menuju pembangunan manusia.
Reformasi agraria, keberpihakan fiskal terhadap UMKM, serta penguatan perlindungan tenaga kerja harus menjadi agenda utama. Teori Keadilan Sosial dari John Rawls juga mengingatkan bahwa ketimpangan hanya bisa diterima jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks Indonesia saat ini, yang terjadi justru sebaliknya: ketimpangan menguntungkan yang sudah kaya, dan menyisakan yang miskin dalam perangkap sistemik.
Penutup: Negara Harus Hadir, Bukan Menyamar
Kemiskinan bukan sekadar masalah angka, melainkan refleksi dari kegagalan kebijakan yang adil. Jika negara terus bersembunyi di balik statistik dan proyek mercusuar, sementara rakyatnya masih mengantri bansos untuk bertahan hidup, maka negara sesungguhnya sedang menyamar sebagai penyelamat padahal ia adalah bagian dari masalah.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya—yang kurang adalah keberanian untuk berpihak. Selama arah kebijakan tidak berubah, selama prioritas pembangunan masih berat sebelah, maka kemiskinan akan tetap menjadi cermin retak dari wajah negeri ini.
