Menurut Aviliani jika pemerintah tidak bisa mengatasi perkara harga kebutuhan pokok, masyarakat miskin baru berpotensi muncul.
Jakarta – Fusilatnews – Pada setiap menjelang Ramadan dan lebaran. Kenaikan harga bahan pokok selalu terjadi dan untuk saat ini kenaikan harga pokok khususnya beras sudah jauh-jauh hari mengalami kenaikan
Apalagi menjelang Ramadhan dan lebaran dipastikan kenaikannya berlipat-lipat dibanding jelang Puasa dan ramadhan tahun lalu
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang bisa mengendalikan harga pangan.
Masalahnya, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
“Kenaikan pendapatan selalu jauh lebih rendah,” kata Aviliani dalam diskusi publik “Kenaikan Harga Pangan Menjelang Ramadan” yang digelar virtual, Selasa, 5 Maret 2024.
Sebagai contoh tren kenaikan harga beras. Aviliani memaparkan, harga beras naik 18,41 persen secara year on year (yoy) pada Februari lalu. Sedangkan secara month to month (mtm) atau secara bulanan dari Februari-Maret 2024, kenaikannya mencapai 6,35 persen. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tutur Aviliani, beras menjadi penyumbang inflasi dengan kontribusi 0,21 persen dari 0,37 persen inflasi secara mtm.
Adapun berdasarkan panel harga pangan di laman resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas), hari ini harga beras premium terpantau naik 0,06 persen menjadi Rp 16.480 per kg. Sementara harga beras medium terpantau turun 0,21 persen menjadi Rp 14.330 per kg.
Selain beras premium, harga yang mengalami kenaikan adalah daging sapi murni. Harga bahan pangan itu naik 0,03 persen menjadi Rp 134.380 per kg. Tren yang sama terjadi pada daging ayam ras, yakni naik 0,21 persen menjadi Rp 37.550 per kg, harga telur ayam ras yang naik 0,74 persen menjadi Rp 31.250 per kg, serta harga gula konsumsi yang naik 0,17 persen menjadi Rp 17.730 per kg.
Menurut Aviliani jika pemerintah tidak bisa mengatasi perkara harga kebutuhan pokok, masyarakat miskin baru berpotensi muncul.
“Karena orang kelas menengah bisa menjadi hampir miskin, yang hampir miskin menjadi miskin,” kata dia.
Lebih lanjut, Aviliani menyebut upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus turut menyelesaikan perkara ini.
“Pangan menjadi salah satu faktor orang bisa jadi miskin atau tidak. Karenanya, harus didefinisikan kembali bahwa tugas daerah tidak hanya menuntaskan kemiskinan, tapi stabilisasi harga pangan,” ujar dia.
