Fusilatnews – Rilis hasil survei Indo Survey & Consulting (ISC) pada 3 Oktober 2025 menyuguhkan potret suram bagi Kabinet Merah Putih. Enam menteri tercatat memiliki tingkat kepuasan publik di bawah 40 persen — sebuah sinyal bahaya yang menunjukkan mulai rapuhnya kepercayaan rakyat terhadap jajaran pembantu presiden. Nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut bukanlah figur pinggiran, melainkan tokoh-tokoh yang memegang sektor strategis pemerintahan.
Di posisi teratas, Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya meraih kepuasan publik sebesar 38 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa kebijakan perumahan rakyat belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat bawah. Masalah backlog perumahan, lambannya realisasi program rumah subsidi, hingga mahalnya harga tanah menjadi penyebab utama merosotnya kepercayaan publik.
Menyusul di bawahnya, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana mencatat 36 persen. Dunia pariwisata yang semestinya menjadi lokomotif pemulihan ekonomi pasca-pandemi justru stagnan. Kritik muncul terhadap kebijakan promosi yang tak terarah dan pembangunan destinasi yang lebih banyak menguntungkan investor ketimbang masyarakat lokal.
Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menempati posisi ketiga dengan 31 persen. Program dana desa yang dulu menjadi kebanggaan pemerintahan kini banyak dipertanyakan efektivitasnya. Banyak desa yang justru stagnan dalam pembangunan karena pengelolaan dana yang tidak transparan serta lemahnya pengawasan.
Nama yang cukup mengejutkan muncul di urutan berikutnya: Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan tingkat kepuasan hanya 28 persen. Bahlil yang dikenal agresif dalam menarik investasi kini justru dinilai gagal mengelola transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam. Publik menilai kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan korporasi besar dan abai terhadap aspek keberlanjutan serta keadilan sosial. Penurunan kepuasan ini juga berkaitan erat dengan persepsi publik bahwa Bahlil lebih sibuk membangun citra politik ketimbang fokus pada kinerjanya di kementerian.
Di bawahnya, ada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dengan 26 persen. Ironisnya, meski dikenal sebagai aktivis HAM, kinerja kementeriannya dianggap tidak mampu menekan pelanggaran hak asasi yang terjadi di berbagai wilayah. Kasus-kasus kekerasan aparat dan penegakan hukum yang tebang pilih membuat publik semakin apatis.
Terakhir, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mencatat tingkat kepuasan publik paling rendah, yakni 24 persen. Isu deforestasi, kebakaran hutan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar lingkungan menjadi faktor dominan. Publik menilai kementerian ini gagal menjadi garda depan dalam menjaga keseimbangan ekologis di tengah ekspansi industri ekstraktif.
Jika dirangkum, enam menteri ini menjadi simbol dari menurunnya performa kolektif Kabinet Merah Putih. Survei ISC bukan sekadar data statistik, melainkan barometer moral: tanda bahwa publik mulai kehilangan harapan terhadap arah pemerintahan. Rakyat tidak lagi hanya menilai janji, tetapi menuntut bukti — sesuatu yang tampaknya kian langka di tengah gegap-gempita narasi keberhasilan yang terus dikumandangkan.
Turunnya kepuasan publik ini juga bisa dibaca sebagai refleksi kegagalan koordinasi di tingkat kabinet. Ketika setiap kementerian berjalan dengan ego sektoralnya sendiri, tanpa visi kolektif yang jelas, hasilnya adalah kebijakan yang tumpang tindih dan tidak efektif. Publik pun akhirnya merasakan dampaknya secara langsung: dari harga energi yang tak stabil, kesejahteraan desa yang jalan di tempat, hingga rusaknya alam yang tak terbendung.
Lebih dari sekadar kritik terhadap individu, hasil survei ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintahan: legitimasi politik tidak hanya lahir dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu, sekali terkikis, sulit untuk dikembalikan.
