Fusilatnews – Dalam politik, diam kadang lebih bising daripada teriakan. Tapi tidak dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kali ini, ia tidak lagi memilih kata-kata yang lembut. Dalam sebuah momen strategis—Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—AHY menanggalkan sikap normatif dan meluncurkan kritik yang tajam namun elegan. Sasaran tembaknya jelas: infrastruktur era Jokowi yang katanya megah, tapi kosong makna.
“Bandara kelihatan megah, tapi belum berdampak bagi masyarakat,” ujar AHY, dan dari pernyataan itu, kita bisa mencium aroma kritik yang jauh lebih dalam: sindiran kepada satu dekade pembangunan infrastruktur yang lebih memanjakan lensa kamera drone daripada isi dapur rakyat.
Apa yang sedang AHY balas? Bisa jadi ini reaksi dari pernyataan Jokowi yang dalam banyak kesempatan—termasuk menjelang akhir masa jabatannya—masih terus menggaungkan proyek-proyek besar sebagai “warisan”. Sebuah agenda besar yang seolah menjadi pembenaran atas utang yang kian menggunung dan rakyat yang tetap tertinggal dalam kemiskinan struktural. Jokowi membangun jalan, bandara, bendungan, tapi melupakan satu hal: dampaknya bagi rakyat tidak bisa diukur hanya dengan potongan pita peresmian.
Dan di sinilah letak keberanian AHY. Ia tidak sekadar mengkritik proyek, tapi paradigma. “Paradigma pembangunan nasional harus digeser,” tegasnya. Dari pencitraan ke perencanaan. Dari gebrakan ke keberlanjutan. Dari beton ke kehidupan.
Apa yang dilakukan Jokowi selama ini, jika mengikuti narasi AHY, adalah pembangunan yang terpisah dari realitas masyarakat. Jalan tol dibangun, tapi ekonomi lokal stagnan. Bandara berdiri megah, tapi pesawat yang mendarat bisa dihitung jari. Dermaga dibangun, tapi nelayan tetap miskin. Bendungan dibuka, tapi sawah tetap kering. Ini bukan pembangunan. Ini pamer kekuasaan berbalut semen dan baja.
Kritik AHY terasa seperti dentuman palu godam di tembok kejumawaan Jokowi. Ia berbicara tentang integrated planning—perencanaan yang terpadu. Sebuah ide yang ironisnya sangat mendasar, namun tampaknya terabaikan dalam hiruk pikuk ambisi pembangunan nasional selama sepuluh tahun terakhir. Ia menyentil bahwa kegagalan bukan soal niat buruk, tapi soal kebodohan sistemik: ketidakmampuan merancang pembangunan yang tidak hanya terlihat indah di televisi, tapi benar-benar mengubah kehidupan rakyat.
Dan ini bukan sekadar kritik teknokratis. Ini adalah positioning politik. AHY sedang memosisikan diri bukan sekadar sebagai menteri, tapi sebagai calon pemimpin masa depan. Ia menyodorkan alternatif dari gaya kepemimpinan Jokowi yang penuh retorika infrastruktur. Ia berbicara tentang outcome, bukan hanya output. Tentang impact, bukan hanya image.
Pernyataan AHY ini adalah sinyal bahwa zaman pencitraan mulai kehilangan daya magisnya. Publik sudah mulai jenuh dengan pembangunan yang hanya menjadi headline, tapi tidak menyentuh garis kemiskinan. Mereka butuh pemimpin yang bicara dampak, bukan drama. Dan di sinilah AHY mengambil peran: menyuarakan akal sehat di tengah kegilaan pembangunan yang timpang.
Maka, jika ini dianggap sebagai balasan terhadap agenda besar Jokowi, itu bukan sekadar balasan. Ini adalah koreksi arah. Sebuah provokasi untuk membangkitkan kembali semangat pembangunan yang manusiawi, bukan megaproyek tanpa makna. Dan mungkin, inilah awal dari narasi besar berikutnya: pembangunan yang membumi, bukan hanya membentang.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh bandara mewah jika perut mereka tetap kosong.
