Fusilatnews – Di tengah keputusasaan banyak negara demokratis dalam memberantas korupsi, dua negara otoriter—China dan Korea Utara—menawarkan narasi berbeda. Keduanya dikenal menerapkan pendekatan yang sangat keras, bahkan brutal, terhadap para koruptor. Hukuman mati, kamp kerja paksa, hingga penghilangan tanpa jejak menjadi “senjata” utama. Tapi apakah kekerasan bisa benar-benar membunuh korupsi?
China: Antikorupsi sebagai Senjata Kekuasaan
Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menumpas korupsi sejak 2012. Slogan “Melawan Harimau dan Lalat” menjadi jargon perang: harimau melambangkan pejabat tinggi, lalat adalah birokrat kecil. Lebih dari 4 juta pejabat telah dihukum, mulai dari pemecatan, penyitaan aset, hingga eksekusi mati.
Namun di balik prestasi itu, kampanye antikorupsi juga digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik Xi. Dalam sistem satu partai tanpa peradilan independen, penindakan korupsi rentan menjadi alat politik. Dengan mengendalikan Komisi Disiplin Partai dan Komisi Pengawasan Nasional, Xi memastikan bahwa siapa pun yang tak sejalan, akan disapu bersih atas nama moral.
Korea Utara: Korupsi Adalah Penghianatan terhadap Pemimpin
Berbeda dengan China yang masih mempertahankan struktur hukum formal, Korea Utara tidak mengenal sistem peradilan yang independen. Di negeri di mana Kim Jong-un dianggap setara dewa, korupsi adalah bentuk pengkhianatan mutlak terhadap pemimpin. Mereka yang kedapatan menyalahgunakan jabatan, tak peduli besar atau kecil, bisa langsung dieksekusi, dipenjara seumur hidup, atau dikirim ke kamp kerja paksa bersama seluruh keluarganya.
Korupsi di Korut tidak dilihat dari nilai kerugiannya terhadap negara, tapi dari seberapa jauh itu dianggap mengancam kesetiaan ideologis terhadap Partai dan Dinasti Kim. Ini bukan pemberantasan korupsi untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menciptakan ketakutan total.
Tabel Perbandingan Singkat
| Aspek | China | Korea Utara |
|---|---|---|
| Sistem Hukum | Semi-legal, dikendalikan partai (PKT) | Tanpa hukum formal yang transparan |
| Lembaga Penindakan | Komisi Disiplin, Komisi Pengawasan Nasional | Departemen Keamanan Negara, Organisasi Partai |
| Jenis Hukuman | Hukuman mati, penjara seumur hidup, penyitaan aset | Eksekusi mati, kamp kerja paksa, penghilangan paksa |
| Tujuan Penindakan | Disiplin partai, stabilitas kekuasaan Xi Jinping | Loyalitas absolut kepada Kim Jong-un |
| Celah/Kritik | Alat politik, tidak menyentuh akar sistemik | Teror total, represi sistematis, tak ada keadilan hukum |
Pelajaran: Kekuatan Tanpa Demokrasi Bukanlah Solusi
China dan Korea Utara sama-sama menunjukkan bahwa korupsi bisa ditekan dengan kekuasaan mutlak. Tapi keduanya juga membuktikan bahwa ketakutan tidak serta-merta membangun sistem yang adil. Korupsi memang bisa “dibunuh,” tetapi keadilan, transparansi, dan partisipasi publik ikut dikubur bersamanya.
Demokrasi sejati membutuhkan pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan hak asasi manusia, tanpa menjadikan hukum sebagai alat politik, dan tanpa menukar keadilan dengan rasa takut.
Jika kekuasaan hanya melahirkan ketakutan dan pembungkaman, maka kita hanya mengganti satu bentuk korupsi dengan yang lain: korupsi kekuasaan yang lebih absolut.
