Cobalah buka daftar pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Nama-namanya akan membuat alis kita terangkat: para jenderal, mantan pejabat tinggi, politisi kawakan, dan segelintir pengusaha besar. Mereka memimpin organisasi yang namanya berakar dari kata “tani” — sebuah kata yang dalam benak banyak orang melekat pada sosok sederhana: kulit legam, tangan kasar, sandal jepit, dan topi caping.
Tapi di ruang rapat HKTI, jarang terdengar suara petani. Yang hadir adalah mereka yang lebih sering memegang pena dan mikrofon ketimbang cangkul dan sabit. Sebuah ironi yang begitu nyata, tapi terasa lumrah di negeri yang menyebut dirinya agraris.
Di desa-desa, petani sejati bergulat dengan harga pupuk yang naik, hasil panen yang tak seberapa, dan harga gabah yang terus ditekan tengkulak. Di kota, para “wakil petani” bicara tentang kedaulatan pangan dari balik podium hotel berbintang, diiringi denting sendok garpu pada makan siang prasmanan.
Kontradiksi itu seperti potret sarkastik tentang siapa yang benar-benar punya suara di negeri ini. HKTI lahir dari cita-cita mulia — mengangkat derajat petani, melindungi kepentingan mereka. Tapi realitasnya, petani justru menjadi objek, bukan subjek. Mereka dibicarakan, tetapi tak pernah diajak bicara.
Lihatlah ke luar negeri, di mana petani punya wajah yang berbeda. Di Amerika Serikat, Cheryl Rogowski, petani perempuan dari Pine Island, New York, menjadi simbol kemandirian dan ketekunan. Ia mengelola lahan puluhan hektar, memasarkan hasil panennya langsung ke pasar lokal, dan diakui karena inovasinya dalam pertanian berkelanjutan. Di Jepang, Takao Furuno menorehkan namanya dalam sejarah pertanian organik lewat metode “aigamo” — sistem tanam padi dengan bantuan bebek untuk menggantikan pestisida.
Petani di sana bukanlah simbol kemiskinan. Mereka pengusaha agrikultur, inovator, bahkan ilmuwan lapangan. Anak-anak muda tak malu bermimpi menjadi petani, karena profesi itu menjanjikan kesejahteraan sekaligus kehormatan.
Sementara di Indonesia, tanah subur dan hujan yang melimpah belum juga menghadirkan kemakmuran di ladang. Meski begitu, masih ada mereka yang mencoba melawan arus. Seperti Sutoro dari Sleman, petani muda yang memilih menanam sayuran organik dan memasarkan hasilnya lewat platform digital. Ia mengajari anak-anak muda di desanya bertani dengan ilmu, bukan sekadar tradisi. Ia membuktikan, bahwa petani bisa hidup bermartabat tanpa harus tunduk pada tengkulak atau proyek bantuan pemerintah.
Sayangnya, suara seperti Sutoro tenggelam dalam riuhnya pidato para elite. Dan di sinilah satir itu menjadi lengkap: organisasi petani diisi oleh mereka yang tak pernah menanam, sementara para penanam sejati bahkan tak diundang ke ruang rapat.
Di negeri yang katanya agraris, petani justru menjadi ornamen — hadir di baliho, tapi absen di kebijakan.
Kita akan terus terperanjat, selama kata “petani” masih lebih sering diucapkan oleh mereka yang tak tahu aroma lumpur sawah.
