Fusilatnews – Penyitaan kilang minyak milik anak Riza Chalid oleh Kejaksaan Agung menyibak kembali relasi rumit antara negara, perusahaan pelat merah, dan para oligarki. Kilang tersebut, milik PT Orbit Terminal Merak (OTM), bukan sekadar aset bisnis keluarga, melainkan bagian dari jaringan infrastruktur energi yang vital bagi Indonesia.
Aset yang Menjadi Rebutan
Kilang OTM dilengkapi tangki penyimpanan dengan kapasitas puluhan ribu kiloliter, dua dermaga bongkar muat, SPBU, serta tanah dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Semua itu kini berstatus sita negara. Namun, alih-alih berhenti beroperasi, pengelolaannya dialihkan ke PT Pertamina Patra Niaga. Artinya, aset yang sebelumnya dikelola untuk kepentingan segelintir orang kini menjadi bagian dari roda energi nasional, meski lewat mekanisme hukum.
Angka Fantastis, Rp193,7 Triliun
Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Sebuah jumlah yang jika dibelanjakan untuk sektor publik bisa membangun ribuan sekolah, membiayai rumah sakit, hingga memperkuat ketahanan pangan. Namun dalam cengkeraman bisnis migas yang gelap, angka itu justru menjadi simbol betapa lemahnya kontrol negara atas aset strategis.
Timeline Skandal
Juli 2024, Kejagung membuka penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah di Pertamina.
Awal Agustus 2024, Riza Chalid bersama delapan orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.
Akhir Agustus 2024, penyitaan aset besar-besaran dimulai: properti mewah, kendaraan, perusahaan.
September 2024, giliran kilang anak Riza Chalid, PT OTM, disita.
Kasus ini menjerat sembilan tersangka: enam dari internal Pertamina, tiga dari swasta termasuk Muhammad Kerry Andrianto Riza.
Refleksi atas Oligarki Energi
Penyitaan kilang ini sesungguhnya lebih dari sekadar proses hukum. Ia membuka mata bahwa sektor energi Indonesia masih menjadi ladang empuk bagi oligarki. Negara seolah hanya bisa bereaksi ketika kerugian sudah mencapai triliunan rupiah. Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa aset strategis sebesar itu bisa jatuh ke tangan segelintir keluarga, dan bagaimana mekanisme pengawasan Pertamina bisa begitu rapuh?
Kilang OTM yang tetap beroperasi setelah disita menunjukkan paradoks. Infrastruktur vital untuk publik ternyata sebelumnya menjadi sumber akumulasi kekayaan pribadi. Kini, setelah negara turun tangan, aset itu kembali difungsikan untuk kepentingan umum.
Namun pertanyaan terbesar belum terjawab: apakah kasus ini akan menjadi momentum untuk memutus rantai oligarki di sektor energi, ataukah sekadar episode lain di mana negara hanya bersikap reaktif sementara permainan lama tetap berulang?
