Fusiltanews – Di banyak negara, korupsi dipandang sebagai penyimpangan. Di Indonesia, ia kerap dirasakan sebagai bagian dari keseharian: “uang rokok” untuk mempercepat layanan, “setoran” dalam birokrasi, hingga politik uang dalam pemilu. Normalisasi inilah yang membuat korupsi lebih sulit diberantas. Ia telah berubah menjadi habitus, warisan budaya politik yang direproduksi dari generasi ke generasi.
Pendahuluan
Korupsi di Indonesia telah lama menjadi fenomena yang tidak sekadar menyangkut pelanggaran hukum. Ia telah menyusup begitu dalam ke dalam sendi kehidupan politik, birokrasi, dan interaksi sosial, sehingga terasa “wajar” meski jelas-jelas salah. Dalam bahasa Pierre Bourdieu, korupsi telah menjelma menjadi sebuah habitus: seperangkat disposisi yang diwariskan, direproduksi, dan dianggap alamiah. Fenomena ini menjelaskan mengapa berbagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sering menemui jalan buntu.
Untuk mengubah habitus korupsi, dibutuhkan strategi yang tidak hanya menindak individu, melainkan merombak struktur, institusi, dan budaya yang membentuknya. Beberapa negara pernah berada dalam situasi serupa, namun berhasil melakukan transformasi. Georgia, Estonia, dan Singapura adalah contoh penting yang dapat memberi inspirasi bagi Indonesia.
Habitus Korupsi di Indonesia
Michael Johnston mengidentifikasi empat sindrom korupsi: influence market, elite cartel, oligarchs and clans, serta official moguls. Uniknya, Indonesia tampak mengidap semuanya sekaligus. Politik uang, patronase dalam birokrasi, dominasi oligarki, hingga budaya “uang rokok” dalam pelayanan publik, telah membuat korupsi melekat dari level elit hingga kehidupan sehari-hari masyarakat.
Masalah ini semakin rumit karena didukung oleh struktur politik yang memungkinkan praktik transaksional terus berlangsung. Biaya tinggi dalam kontestasi elektoral, lemahnya transparansi pembiayaan partai, dan birokrasi yang masih sarat kepentingan politik menjadikan korupsi bukan sekadar penyimpangan, melainkan mekanisme yang direproduksi dari waktu ke waktu.
Georgia: Reformasi Radikal dan Momentum Politik
Pada awal 2000-an, Georgia dianggap salah satu negara paling korup di dunia. Di bawah rezim Eduard Shevardnadze, praktik suap dalam kepolisian dan layanan publik begitu mengakar hingga menjadi rutinitas. Kondisi ini persis dengan definisi korupsi sebagai habitus: praktik ilegal yang dianggap normal.
Perubahan drastis terjadi setelah Revolusi Mawar (2003). Pemerintah baru melakukan langkah ekstrem: seluruh polisi lalu lintas dipecat, perekrutan ulang dilakukan dengan seleksi ketat, gaji dinaikkan, dan layanan publik didigitalisasi. Reformasi ini tidak hanya membersihkan institusi, tetapi juga menciptakan norma baru. Publik, yang sebelumnya terbiasa “membayar pelicin”, mulai melihat integritas sebagai hal yang wajar.
Namun, pelajaran penting dari Georgia adalah bahwa momentum politik sangat menentukan. Reformasi berhasil karena ada keberanian politik untuk melakukan langkah-langkah radikal dan menanggung risiko sosial jangka pendek.
Estonia: Digitalisasi sebagai Senjata Antikorupsi
Estonia, negara kecil di Eropa Timur yang keluar dari Uni Soviet, mewarisi birokrasi penuh korupsi. Namun, alih-alih mengandalkan penindakan semata, Estonia memilih strategi digitalisasi menyeluruh. Hampir semua layanan publik kini dilakukan secara daring: registrasi bisnis, pembayaran pajak, hingga e-procurement.
Dengan sistem ini, interaksi tatap muka antara warga dan pejabat nyaris dihapus. Akibatnya, ruang untuk negosiasi informal—yang sering membuka jalan bagi suap—berkurang drastis. Transparansi data juga memudahkan publik mengawasi kebijakan pemerintah.
Estonia membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi instrumen kunci untuk merombak habitus korupsi. Di Indonesia, inisiatif seperti e-budgeting dan e-procurement memang sudah ada, namun sering terhambat oleh resistensi politik dan manipulasi sistem.
Singapura: Kombinasi Penegakan dan Pendidikan
Singapura pernah menghadapi masalah korupsi serius pada awal kemerdekaannya. Namun, melalui pembentukan lembaga antikorupsi yang independen—Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)—negara ini menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Para pejabat tinggi sekalipun tidak kebal dari jerat hukum.
Keberhasilan Singapura tidak hanya karena penegakan hukum yang tegas, melainkan juga strategi tiga serangkai: investigasi, pencegahan, dan pendidikan publik. Pemerintah tidak hanya menghukum, tetapi juga mempersempit peluang korupsi melalui regulasi dan membangun norma sosial baru melalui pendidikan.
Pelajaran dari Singapura jelas: perubahan habitus membutuhkan kombinasi stick (hukuman keras) dan carrot (pendidikan dan pencegahan).
Analisis: Jalan untuk Indonesia
Dari tiga kasus di atas, ada beberapa pelajaran penting bagi Indonesia:
- Korupsi adalah masalah struktural, bukan hanya moral.
Ia berakar pada sistem politik transaksional, birokrasi yang patrimonial, serta budaya sosial yang permisif. Karena itu, pemberantasan harus menyasar struktur, bukan hanya individu. - Momentum politik sangat krusial.
Reformasi besar hanya mungkin terjadi ketika ada keberanian politik. Georgia berhasil karena ada tekad politik pasca-Revolusi Mawar. Indonesia pun membutuhkan “titik balik” yang memaksa perubahan radikal. - Digitalisasi harus dimanfaatkan secara serius.
Estonia menunjukkan bahwa teknologi bisa mengurangi korupsi sehari-hari. Indonesia perlu mendorong digitalisasi yang transparan dan tidak bisa dimanipulasi oleh elite. - Lembaga antikorupsi harus dilindungi.
Singapura dan Hong Kong sukses karena memberi independensi penuh pada lembaga antikorupsi. Sebaliknya, pelemahan KPK di Indonesia menunjukkan betapa rapuhnya institusi jika tidak dijaga dari intervensi politik. - Budaya publik harus diubah.
Pendidikan antikorupsi sejak sekolah dasar, kampanye menolak gratifikasi, dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan adalah kunci untuk menggantikan habitus lama dengan habitus baru.
Kesimpulan
Korupsi di Indonesia memang sudah menjadi habitus, tetapi bukan berarti tak bisa diubah. Pengalaman Georgia, Estonia, dan Singapura menunjukkan bahwa perubahan mungkin dilakukan, asalkan menyasar struktur, institusi, dan budaya sekaligus.
Indonesia membutuhkan kombinasi reformasi politik, birokrasi, dan teknologi, diperkuat oleh lembaga antikorupsi yang independen dan perubahan budaya publik. Tanpa itu, pemberantasan korupsi akan terus menjadi ritual tanpa hasil, dan habitus lama akan terus direproduksi.
Perubahan habitus korupsi memang tidak mudah. Tetapi sejarah menunjukkan: negara yang berani mengambil langkah radikal mampu keluar dari jebakan normalisasi korupsi. Pertanyaan bagi Indonesia adalah: adakah kemauan politik dan keberanian masyarakat untuk menolak menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang “biasa-biasa saja”?
