Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Ibarat bertukar tawanan, betapa mahalnya kepala Hasto Kristiyanto yang dibarter dengan dukungan dari PDI Perjuangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ya, begitu mendapat kabar dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa Sekretaris Jenderal PDIP itu akan mendapatkan amnesti dari Presiden, Rabu (30/7/2025), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus langsung merilis statemen yang menginstruksikan seluruh kader PDIP yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasto yang sempat dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pun langsung dibebaskan.
Implikasinya, Hasto dapat dipilih kembali sebagai Sekjen PDIP oleh Megawati Sookarnoputri setelah Presiden ke-5 RI itu terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI PDIP di Bali, Jumat (1/8/2025).
Amnesti atau pengampunan dari Presiden itulah yang selama ini ditunggu-tunggu Megawati, sehingga ia terus mengulur jadwal Kongres. Maklum, perjuangnnya di ranah hukum kandas, sehingga ia berputar haluan ke perjuangan di ranah politik dengan melobi Prabowo.
Maka begitu Hasto mendapatkan amnesti, Megawati pun langsung memutuskan menggelar Kongres, dan seperti sudah diprediksi sebelumnya, putri Bung Karno itu terpilih kembali secara aklamasi.
Mengapa kepala Hasto begitu mahal, sehingga Megawati rela menukarnya dengan dukungan partainya kepada Prabowo-Gibran?
Ada sejumlah kemungkinan. Pertama, mungkin bagi Megawati hanya Hasto-lah yang mampu menerjemahkan pemikiran-pemikirannya dan Bung Karno.
Kedua, mungkin Hasto memegang kartu truf Megawati, sehingga jika kartu truf itu dibuka maka akan terbuka pula kotak Pandora yang mungkin dimiliki Megawati.
Artinya, selama ini Megawati patut diduga tersandera oleh Hasto, sehingga istri mendiang Taufiq Kiemas itu membela Hasto mati-matian.
Apalagi setelah namanya sempat disebut saksi dalam persidangan Hasto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
DPR Dikuasai Oligarki
Semula PDIP terkesan malu-malu antara mendukung atau tidak mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kini setelah Hasto beroleh pengampunan dari Prabowo, PDIP tak malu-malu lagi menyatakan dukungannya kepada pemerintah.
Konsekuensinya, di DPR tidak akan ada lagi suara yang berbeda dari pemerintah. Semua fraksi akan mendukung kebijakan pemerintah. DPR pun akan benar-benar dikuasai oligarki 100 persen.
Semula hanya ada satu parpol yang tidak masuk koalisi pendukung pemerintah, yakni PDIP. Sementara tujuh parpol lainnya mendukung pemerimtah. Mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Yakni, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kini, PDIP menyatakan mendukung pemerintah meskipun tak harus masuk Kabinet Merah Putih. Artinya, semua parpol yang ada di Senayan mendukung apa pun kebijakan pemerintah.
Pemerintah pun akan dikuasai oleh oligarki. Tak akan ada yang berani mengkritisi. Ini akan lebih buruk daripada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau era Presiden Joko Widodo.
Di era SBY ada PDIP yang bertindak sebagai penyeimbang, kalau tak boleh disebut oposisi, karena sistem pemerintahan yang dianut Indonesia tak mengenal istilah oposisi.
Di era Jokowi pun ada parpol di luar pemerintah, yakni Demokrat, PKS dan PAN meskipun di akhir periode kedua Jokowi, PAN bergabung dengan parpol-parpol pendukung pemerintah.
Alhasil, DPR pun akan sekadar menjadi lembaga tukang stempel pemerintah. Dalam sidang-sidang DPR akan terjadi koor suara setuju. Oligarki benar-benar menang 100 persen. Semua ini akibat kepala Hasto yang dibarter dengan dukungan PDIP kepada Prabowo-Gibran.
Diketahui, oligarki adalah bentuk pemerintahan atau sistem kekuasaan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh segelintir orang atau sekelompok elite.
Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, “oligarkhia,” yang berarti “aturan oleh sedikit”. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok oligarki ini biasanya memiliki kekayaan, pengaruh, atau posisi kekuasaan yang signifikan, dan mereka sering kali menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
