Menurut Mahfud, banyak anggota dewan yang sok keras di rapat dengan menteri atau wakil pemerintah. Namun, sikap keras tersebut justru digunakan untuk memesan proyek dari pemerintah.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam dialog publik dengan PP Muhammadiyah di kampus UMJ, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan banyak anggota DPR terbelengguh dalam drama konflik kepentingan, bicara keras, idealis saat dalam rapat – rapat komisi bersama Menteri yang dipublikasikan secara luas tapi di belakang kasak – kusuk minta proyek
Menurut Mahfud, banyak anggota dewan yang sok keras di rapat dengan menteri atau wakil pemerintah. Namun, sikap keras tersebut justru digunakan untuk memesan proyek dari pemerintah.
“Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest,” ucap Mahfud Kamis (23/11).
Mahfud yang juga merupakan Menko Polhukam itu menyebut bahwa kekuasaan saat ini tak sedikit bertindak eksesif atau melampau kewenangan. Mereka kerap terikat dengan konflik kepentingan pribadi.
Kondisi itu, belakangan berimbas pada penurunan indeks korupsi di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, ujar Mahfud, Indonesia terus mengalami penurunan indeks korupsi dari semula 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.
“Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur,” kata dia.
Mahfud mencontohkan banyak anggota dewan yang berlatar belakang pengusaha. Dengan latar belakang itu, tak sedikit anggota dewan yang memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha mereka pribadi.
“Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan,” ucap Mahfud.
“Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya,” imbuhnya.
