Bandung, Fusilatnews – 22 November 2025 — Majelis Musyawarah Sunda (MMS) resmi menyampaikan Manifesto MMS dalam Musyawarah Tahunan ke-II yang digelar di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025). Manifesto ini menjadi peta jalan strategis untuk memulihkan martabat dan masa depan Tatar Sunda dalam lanskap peradaban Indonesia modern.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa persoalan Sunda hari ini tidak bisa lagi dilihat sebagai isu parsial atau sektoral, melainkan persoalan sistemik dan struktural yang saling mengunci.
“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan, tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif serta keberanian mengambil keputusan strategis,” ujar mantan Tenaga Ahli Kejaksaan Agung tersebut.
Menurut advokat senior itu, realitas yang dihadapi Sunda Raya meliputi ketimpangan fiskal atas kekayaan alam, tata ruang yang terus diekstraksi tanpa kembalian yang adil bagi rakyat, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh, serta kepemimpinan kolektif yang tengah tumbuh namun belum sepenuhnya terkonsolidasi. 
Pada acara tersebut, dokumen Manifesto diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, disaksikan sejumlah tokoh penting seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, Pinisepuh I MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh Nu’man Abdul Hakim, Pinisepuh Taufikurahman Ruki, Pinisepuh MMS Laksamana (Purn) Ade Supandi, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya, serta PJ Gubernur Jabar 2023–2025 Bey Machmudin.
Turut hadir pula tokoh-tokoh Sunda seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Dada Rosada, Ayi Vivananda, Ernawan S. Koesoemaatmadja, Etty RS, Prof. Didin S. Damanhuri, Makbul Padmanegara, serta ratusan peserta Musyawarah II MMS dari berbagai unsur masyarakat.
Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menjelaskan bahwa penyusunan Manifesto diawali oleh rangkaian Sawala Maya I & II melalui pertemuan daring, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tatap muka di Unpad pada 15 November lalu. Proses tersebut melibatkan penyusunan policy brief, notulensi Rapat Pinisepuh, serta notulensi Komisi A dan B Panata Pikir sebagai landasan perumusan langkah konkret dan arah perjuangan jangka panjang.
Dari seluruh rangkaian perumusan, MMS menetapkan empat agenda strategis sebagai Manifesto Peradaban Sunda Raya menuju 2045 yang sekaligus menjadi kontribusi bagi agenda besar Indonesia Emas 2045.
Pertama, penguatan jati diri strategis dan pemajuan kebudayaan Sunda.
Agenda ini meliputi Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta inisiasi Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
Kedua, Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara melalui penataan ulang hubungan pusat dan daerah.
Programnya mencakup reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya dengan pendekatan ala Benelux, pencabutan moratorium pemekaran CPDOB secara selektif untuk wilayah Sunda Raya, serta peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.
Ketiga, prioritas pembangunan dan kesejahteraan.
Fokusnya ialah audit sistemik terhadap Proyek Strategis Nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pembangunan berbasis data presisi dan penyusunan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
Keempat, pembentukan sistem kepemimpinan Sunda.
Agenda ini diwujudkan melalui pendirian Sunda Leadership Institute, konsolidasi Fraksi Sunda Raya bagi para wakil rakyat dari Jawa Barat, Banten, dan DKJ di DPR, DPD, serta DPRD; penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda; serta dorongan pengakuan MMS sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan, agar tanah ini kembali berdiri bermartabat dengan keadilan fiskal, kebudayaan yang mulia, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” tutup Dindin.
(**)
