Oleh: Nazaruddin
Oleh: NazaruddinProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto awalnya digadang-gadang sebagai tonggak penting untuk melawan stunting dan ketidakmerataan gizi anak. Namun, seiring berjalannya waktu, program ini justru berubah menjadi ironi: kasus keracunan massal, ribuan dapur fiktif, hingga gaya represif terhadap kritik. Alih-alih menghadirkan rasa aman dan sehat, MBG kini tampak lebih sebagai proyek politik ketimbang program kesehatan publik.
Data resmi Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat korban keracunan sudah lebih dari 4.700 anak. Lembaga independen bahkan menyebut jumlahnya menembus 5.000. Tragisnya, Kepala BGN menanggapi dengan enteng: angka itu hanya “0,5 persen” dari total penerima manfaat. Pernyataan ini mencerminkan mentalitas birokratis yang menormalisasi penderitaan, seolah ribuan anak yang sakit hanyalah angka statistik yang bisa dikecilkan.
Lebih jauh, publik menemukan adanya 5.000 dapur fiktif MBG—tercatat di data, tetapi tak pernah ada wujudnya. BGN berkilah bahwa itu sekadar “booking lokasi” yang belum dibangun, seakan formalitas administratif lebih penting daripada fakta bahwa uang rakyat bisa tersedot untuk entitas yang tidak pernah ada.
Masalah lain justru terletak pada komposisi kepemimpinan BGN. Hampir semua pejabat kunci berasal dari latar belakang militer, kepolisian, atau bidang non-gizi. Tak satu pun ahli gizi menempati posisi strategis. Tak heran, standar keamanan pangan lemah dan SOP distribusi longgar: makanan basi, telur berulat, bahkan pernah tersiar kabar menu ikan hiu masuk daftar hidangan.
Nuansa represif pun semakin kentara. Wartawan CNN sempat kehilangan kartu pers istana hanya karena menanyakan MBG langsung kepada Presiden—meski akhirnya dikembalikan setelah biro pers meminta maaf. Sekolah dan orang tua ditekan lewat perjanjian untuk tidak menuntut bila terjadi keracunan. Pemerintah daerah dan sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan, tetapi justru dipaksa bertanggung jawab saat masalah muncul. Kritik dari DPR, aktivis, hingga akademisi lebih sering dijawab dengan defensif ketimbang evaluatif.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apa sesungguhnya tujuan di balik program ini?
Pertama, MBG jelas berfungsi sebagai alat legitimasi politik. Memberi makan gratis jutaan anak adalah program spektakuler yang mudah dijual di panggung publik. Kedua, desainnya yang sangat sentralistis dan dikelola dengan pendekatan militeristik menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kecepatan dan kontrol ketimbang kualitas gizi dan keselamatan. Ketiga, keterlibatan politisi dan pengusaha penyedia dapur menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan juga proyek ekonomi-politik raksasa.
Padahal, gizi bukan persoalan logistik semata. Ia adalah soal ilmu, kualitas, dan keberlanjutan. Ketika program sebesar ini dikelola dengan pola komando tanpa basis keilmuan, yang lahir bukanlah generasi sehat, melainkan risiko baru: keracunan massal, pemborosan anggaran, dan runtuhnya kepercayaan publik.
Jika pemerintah sungguh serius, evaluasi independen mutlak dilakukan: libatkan ahli gizi, epidemiolog, dan pemerintah daerah; transparansikan data keracunan dan dapur fiktif; hentikan kontrak berbasis kedekatan politik; serta tempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Tanpa itu semua, MBG hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai proyek gizi terbesar dengan cacat paling sistemik.
