Fusilatnews – Kekuasaan itu tak pernah benar-benar abadi. Ia hanya langgeng sejauh para penopangnya masih merasa ikut menikmatinya. Dalam politik, kekuasaan bukan sekadar soal mandat rakyat atau keabsahan hukum. Ia adalah seni mempertahankan koalisi. Dan koalisi itu hidup bukan karena idealisme bersama, melainkan karena distribusi manfaat: siapa mendapat apa, kapan, dan dengan cara bagaimana.
Presiden Joko Widodo tampaknya sangat paham hukum dasar ini. Ia tak datang dengan ideologi yang rapi, tapi dengan kemampuan membaca peta kekuasaan dan memuaskan banyak pihak. Maka seperti kata Harold Lasswell, “Politics is who gets what, when, and how.” Di tangan Jokowi, politik adalah proses menyalurkan kue kekuasaan: kursi menteri, proyek infrastruktur, hingga akses terhadap sumber daya nasional.
Dukungan terhadap Jokowi selama dua periode kekuasaan—dan bahkan setelahnya—bisa dipahami lewat lensa teori “Patron-Clientelism” dalam ilmu politik. Kekuasaan bertahan sejauh sang patron (dalam hal ini, Jokowi) mampu memberi imbalan politik dan ekonomi kepada para kliennya (elit politik, pengusaha, hingga keluarga sendiri). Dalam konstruksi ini, kesetiaan bukan hal yang ajeg, tapi transaksional. Ia bisa berubah begitu kue tak lagi dibagikan.
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah bentuk paling jelas dari dapur kekuasaan yang terus dipaksa berproduksi. Triliunan anggaran digelontorkan, paket kebijakan dirancang, dan proyek-proyek mercusuar dibagi rata untuk memastikan mesin dukungan tetap hidup. Tapi kue tak bisa dipanggang tanpa batas. Dan aroma manis itu perlahan bisa hilang, terutama bila publik mulai melihat ini sebagai proyek pelestarian dinasti, bukan kepentingan bangsa.
Di sinilah kita bisa mengingat peringatan klasik dari Niccolò Machiavelli dalam Il Principe, “The promise given was a necessity of the past: the word broken is a necessity of the present.” Dalam politik kekuasaan, janji dan loyalitas bisa secepat itu berubah bila kebutuhan tidak lagi terpenuhi.
Kini, setelah Pilpres 2024 usai dan Gibran resmi menjadi bagian dari sejarah kekuasaan baru, nama Jokowi masih menggema. Tapi gema itu menggantung pada satu hal: seberapa lama ia bisa terus memasok rasa manis kepada para penopangnya. Ketika gula habis, semut akan pergi. Ketika kekuasaan tak lagi memberi, loyalitas akan menguap.
Dan pada saat itulah, Jokowi mungkin akan menemukan bahwa kekuasaan yang tak berbasis institusi, melainkan pada relasi transaksional, akan lebih cepat runtuh daripada yang dibangun di atas fondasi prinsip dan hukum.
