Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Connie Rahakundini Bakrie, pakar pertahanan yang menjadi guru besar hubungan internasional Universitas Saint Petersburg, Rusia, menyerahkan kembali 37 dokumen yang pernah ia terima dari Hasto Kristiyanto, yang diterima Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Hasto adalah Sekretaris Jenderal PDIP yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku, calon anggota DPR RI dari PDIP yang sejak awal 2020 lalu buron hingga kini.
Sebelum menjadi tersangka, dokumen-dokumen Hasto itu ia titipkan ke Connie untuk dibawa ke Rusia dan disimpan di sana supaya aman. Sebab itulah, dokumen-dokumen itu kemudian disebut sebagai Dokumen Rusia.
Hasto, dan juga Connie, pernah sesumbar hendak mengekspos dokumen-dokumen yang mereka klaim berisi aib elite-elite politik Indonesia, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya, sehingga akan mengguncang jagat perpolitikan nasional.
Namun hingga Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dokumen-domumen itu tak kunjung dibuka ke publik. Bahkan hingga dokumen-domumen itu diserahkan kembali ke Hasto lewat PDIP.
Ternyata, Hasto dan Connie hanya omon-omon belaka. Connie berdalih, dirinya tidak membuka dokumen-dokumen itu karena terikat perjanjian dengan Hasto. Jika dibuka, katanya, maka akan banyak hal yang ia langgar.
Kini, bola panas ada di tangan Hasto dan PDIP. Apakah mereka akan jadi membuka dokumen-dokumen itu atau tidak, tergantung Hasto dan PDIP.
Jika tidak jadi, berarti ancaman Hasto dan Connie itu hanya “psy war” atau perang urat syaraf belaka, supaya Hasto batal ditetapkan sebagai tersangka. Bisa jadi dokumen-dokumen itu tidak signifikan isinya. Bahkan sekadar lelucon belaka.
Dus, apa yang dilakukan Hasto dan Connie itu mengingatkan kita akan buku “Mati Ketawa Cara Rusia” yang berisi humor-humor atau lelucon-lelucon orang Rusia. Dokumen Rusia itu bisa jadi isinya, sekali lagi, sekadar lelucon belaka.
Dan lelucon-lelucon itu dimaksudkan untuk menutupi kegetiran hidup yang menimpa Hasto.
Lelucon-lelucon itu mencerminkan daya tahan Hasto menghadapi kenyataan pahit yang sedang menimpanya.
Dengan penahanan itu, nasib Hasto berubah 180 derajat. Dari powerfull menjadi powerless.
Sebagai orang nomor dua di PDIP, setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto sangatlah berkuasa. Bahkan ia bisa ikut mengatur negara. Misalnya, menentukan seorang pejabat.
Untuk menjadi caleg dari PDIP, butuh tanda tangan Hasto. Untuk menjadi calon kepala daerah dari PDIP, butuh tanda tangan Hasto.
Untuk menjadi pejabat publik di lembaga negara, seperti hakim agung di Mahkamah Agung (MA), hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK), komisioner KPK, komisioner Komisi Yudisial (KY) dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, butuh tanda tangan Hasto.
Pokoknya, semua pejabat publik yang butuh persetujuan DPR, butuh tanda tangan Hasto. Begitu pun calon Kepala Kepolisian RI dan calon Panglima TNI. Sebab, mereka butuh persetujuan dari fraksi-fraksi. Apalagi PDIP adalah fraksi terbesar di DPR.
Kini, Hasto berada di tahanan. Sebentar lagi, ia akan digantikan orang lain. Sekjen PDIP yang baru akan dipilih dalam Kongres VI PDIP yang akan datang. Hasto pun akan kehilangan kekuasaannya. Bagi seorang politisi, tak ada hal yang lebih menyakitkan dari kehilangan kekuasaan.
Sudah hilang kuasa, masih ditahan pula. Hasto kini sedang menjalani serangkaian persidangan di pengadilan.
Sebab itulah, ia perlu lelucon untuk menghibur diri. Kalau perlu, menertawakan diri sendiri. Kemampuan menertawakan diri sendiri adalah indikator adanya keseimbangan antara tuntutan kebutuhan dan suasana hati di satu pihak, dan kesadaran akan keterbatasan diri di pihak lain.
Hasto pun sedang membanyol.
