FusilatNews – Penahanan Eggi Sudjana, tokoh lawas gerakan Islam politik, terjadi dalam sunyi. Tidak ada pengumuman resmi, apalagi konferensi pers dari kepolisian. Hanya kabar yang beredar di kalangan terbatas: ia ditahan menjelang keberangkatannya ke Yogyakarta, kota yang kerap menjadi panggung diskusi, ceramah, atau sekadar konsolidasi jaringan.
Eggi bukan nama baru dalam dunia politik jalanan. Ia sudah akrab dengan ruang tahanan sejak era Soeharto. Ia juga tak asing dengan pasal makar, ujaran kebencian, atau tuduhan penyebaran hoaks. Tapi ia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit figur publik yang konsisten menentang kekuasaan—siapa pun yang berkuasa.
Informasi yang menyebut Eggi akan diberangkatkan ke Yogyakarta membawa aroma familiar: seseorang hendak bicara, lalu dicegah sebelum sempat menyampaikan pesannya. Jika kabar ini benar, penahanan itu menunjukkan watak kekuasaan yang makin tak nyaman menghadapi kritik. Bukan hanya dari partai oposisi, melainkan juga dari individu-individu yang sudah lama dicap “bermasalah.”
Motif penahanan, seperti biasa, dibungkus dengan prosedur hukum. Entah karena laporan lama, entah karena pelanggaran baru. Namun, penahanan semacam ini tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar: negara yang makin intoleran terhadap perbedaan pendapat. Bukan kebetulan jika mereka yang ditangkap justru adalah mereka yang vokal menyoroti proyek-proyek besar negara atau membongkar narasi resmi penguasa.
Tak semua orang menyukai Eggi. Ucapannya kadang bombastis, tuduhannya sering tak terbukti di pengadilan. Tapi dalam demokrasi, kebebasan berbicara tidak hanya milik mereka yang disukai. Hak bersuara adalah milik semua orang—termasuk Eggi, dan bahkan mereka yang dianggap menyebalkan sekalipun.
Penahanan ini, bila benar adanya, harus dibaca sebagai isyarat: negara mulai merasa terganggu oleh mereka yang menyuarakan narasi tandingan. Di titik ini, kita sedang menyaksikan demokrasi tidak tumbuh dalam ruang terbuka, melainkan digiring masuk kembali ke ruang gelap: sunyi, pengap, dan penuh ketakutan.
Yogyakarta mungkin hanya tujuan. Tapi maksud kedatangan Eggi ke sana barangkali lebih dari sekadar kunjungan biasa. Mungkin ia membawa pesan, atau sekadar ingin hadir dalam ruang publik. Namun, kekuasaan tampaknya tak ingin memberi ruang sedikit pun—bahkan untuk sekadar hadir.
Dan ketika negara mulai gelisah menghadapi suara seorang pria tua yang akan berangkat ke Yogyakarta, itu tandanya demokrasi sedang berada dalam kondisi paling rentan.
