Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM), bukan Universitas Duweke Mulyono, mungkin benar: Joko Widodo pernah kuliah di sana dan lulus 5 November 1985. Tapi publik tak mau percaya begitu saja.
Jokowi mungkin juga benar: punya ijazah Sarjana Kehutanan UGM. Ijazah itu ia tunjukkan kepada sejumlah wartawan yang menyambangi kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025), meskipun tak boleh difoto. Tapi lagi-lagi publik tak mau percaya begitu saja.
Mengapa? Karena Presiden ke-7 RI itu sudah berkali-kali melakukan kebohongan publik.
Ada adagium: untuk menutup satu kebohongan, diperlukan dua kebohongan lain; untuk menutup dua kebohongan, diperlukan empat kebohongan lain; dan seterusnya. Kebohongan ternyata harus beranak-pinak.
Maka masuk akal ketika ada majalah berita mingguan sampul depannya memuat karikatur Jokowi berhidung panjang laiknya Pinokio, di mana ketika tokoh cerita boneka kayu asal Italia itu berbohong, hidungnya akan bertambah panjang, begitu seterusnya.
Lalu, apa saja kebohongan Jokowi? Cukup banyak. Bahkan terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Mulai dari proyek mobil Esemka yang ternyata omon-omon belaka, hingga ratusan investor yang hendak masuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang hingga ia lengser pada 20 Oktober 2024, ternyata zonk belaka.
Alhasil, sangat sulit bagi publik untuk bisa percaya lagi kepada Jokowi. Bahkan ketika ia berkata benar atau jujur pun, publik tidak mau percaya begitu saja. Begitulah hukum alam. Begitulah kalau orang sudah tidak dipercaya. Integritas itu seperti kaca. Ketika sudah terlanjur pecah, mustahil untuk dibuat utuh kembali.
Jalur Hukum
Dugaan ijazah palsu milik Jokowi sudah pernah digugat di pengadilan, dan sedikitnya sudah dua kali Jokowi menang. Bahkan justru penggugatnya yang kemudian dipenjarakan.
Kini, dengan percaya diri, Jokowi mengaku akan menempuh jalur hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazahnya. Jokowi berdalih, mereka yang mendalilkan ijazahnya palsu harus bisa membuktikannya di pengadilan.
Jalur hukum memang merupakan langkah yang tepat bagi Jokowi maupun mereka yang menuduh ijazah wong Solo itu palsu untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Pertanyaannya, jika benar nanti Jokowi melaporkan orang-orang yang diguga memfitnah dan mencemarkan nama baiknya ke polisi, apakah polisi, jaksa dan juga hakim di pengadilan akan bisa benar-benar profesional dan independen?
Diketahui, meskipun sudah lengser, tapi Jokowi masih menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di pemerintahan. Masih suka cawe-cawe. Apalagi ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulungnya. Ada pula menteri-menteri yang merupakan loyalisnya seperti Bahlil Lahadalia, Sakti Wahyu Trenggono, Budi Arie Setiadi, Zulkifli Hasan, Budi Gunadi Sadikin, bahkan hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Prabowo Subianto pun tunduk padanya.
Sebab itu, perlu dipesankan kepada polisi, jaksa dan hakim yang nanti menangani perkara yang dilaporkan Jokowi agar tetap menjaga independensi dan profesionalitasnya. Jangan sampai mereka takut atau bisa diintervensi.
Jika semua aparat penegak hukum susah profesional dan independen dalam menangani laporan Jokowi, maka apa pun keputusan pengadilan nanti semua pihak harus dapat menerimanya.
Jika ijazah sarjana Jokowi terbukti palsu, maka ada konsekuensi hukum yang harus ia terima. Sebaliknya, jika ijazah Jokowi asli, maka pihak-pihak yang digugat Jokowi juga punya konsekuensi hukum.
Sebenarnya, kalau memang mau memperkarakan kebohongan Jokowi, tidak usah soal ijazah sarjananya. Sebab banyak kebohongan yang telah ia lakukan. Kebohongan publik Jokowi itu mungkin juga bisa digugat ke pengadilan. Salah satunya adalah kebohongan tentang mobil Esemka yang kini sedang diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jateng. Kita tunggu saja hasilnya.
