Prabowo Subianto kerap tampil gagah di panggung politik. Dengan suara lantang, ia menyebut Indonesia sebagai bangsa besar. Kata-kata itu terasa membakar semangat, seolah negeri ini benar-benar perkasa dan mandiri. Namun, retorika hanyalah retorika. Di balik gegap gempita pidato, ada kenyataan pahit yang tidak bisa ditutupi: Indonesia, yang katanya bangsa besar, masih harus mengimpor beras, gula, kedelai, jagung, bawang putih, daging sapi, garam, BBM, dan LPG untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.
Ironis, bukan? Negeri yang mengklaim sebagai lumbung pangan dunia ternyata masih mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia masih mendatangkan garam dari Australia dan Tiongkok. Ladang minyak dan gas terbentang dari Aceh hingga Papua, tetapi BBM dan LPG tetap didatangkan dari Timur Tengah.
Devisa yang Bocor ke Luar Negeri
Ketergantungan pada impor ini bukan hanya memalukan dari sisi martabat, tetapi juga menggerus devisa negara. Data Kementerian Investasi mencatat, devisa Indonesia terkuras hingga Rp 450 triliun hanya untuk impor minyak, BBM, dan LPG. Bayangkan, ratusan triliun rupiah yang seharusnya bisa dipakai membangun kilang minyak modern, memperkuat riset pertanian, atau menyejahterakan petani, malah dialirkan ke luar negeri.
Dan itu baru sektor energi. Di bidang pangan, impor kedelai, beras, gula, jagung, dan daging setiap tahun juga menyedot puluhan triliun rupiah. Padahal, kebutuhan itu bisa dipenuhi dari tanah sendiri jika pemerintah serius membangun kedaulatan pangan.
Devisa Masuk: Tidak Seimbang
Memang benar, ekspor Indonesia masih menghasilkan surplus. Pada 2024, nilai ekspor mencapai US $264,7 miliar, sementara impor sebesar US $233,66 miliar, sehingga tercatat surplus US $31,04 miliar. Namun, ini adalah surplus terendah dalam empat tahun terakhir. Artinya, keuntungan dari ekspor tidak sebanding dengan derasnya impor yang terus menggerogoti devisa.
Bahkan pada April 2025, surplus perdagangan hanya US $158 juta—angka terendah sejak pandemi 2020. Situasi ini memperlihatkan bahwa “kebesaran” Indonesia di sektor ekspor semakin rapuh, karena sebagian besar ekspor masih berupa bahan mentah (seperti batu bara dan CPO), bukan hasil industri bernilai tambah tinggi.
Per Juni 2025, cadangan devisa memang masih berada di level US $152,6 miliar. Namun, angka itu bisa cepat terkikis jika pola impor—khususnya BBM, LPG, beras, dan pangan pokok—tidak dikendalikan. Dengan laju impor sebesar sekarang, cadangan devisa hanya ibarat tabungan yang menunggu waktu untuk habis.
Sindiran untuk Retorika Bangsa Besar
Pak Prabowo, rakyat mungkin masih bertepuk tangan saat Anda berpidato dengan penuh semangat tentang kebesaran bangsa. Tapi di meja makan mereka, nasi yang disuapkan bisa jadi dari beras impor. Tahu dan tempe yang mereka santap berasal dari kedelai impor. Garam yang mereka taburkan pun datang dari negeri asing.
Seorang bijak pernah berkata: “Bangsa yang besar adalah mereka yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.” Dengan standar itu, Indonesia saat ini belum layak disebut bangsa besar. Kita baru besar dalam slogan, tapi masih kerdil dalam kemandirian pangan dan energi.
Tantangan untuk Prabowo
Di sinilah tantangan sejati untuk Prabowo sebagai Presiden. Apakah ia berani membuktikan kata-kata tentang bangsa besar itu lewat tindakan nyata?
Apakah ia berani memutus ketergantungan pada impor beras, kedelai, dan gula?
Apakah ia mampu menghentikan kebocoran devisa ratusan triliun rupiah untuk BBM dan LPG impor?
Bangsa besar sejati tidak diukur dari pidato lantang atau jargon politik. Bangsa besar adalah bangsa yang mandiri dalam pangan dan energi, bangsa yang devisanya tidak bocor karena impor kebutuhan pokok, bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri.
Jika Prabowo gagal menjawab tantangan ini, maka kebesaran Indonesia akan tetap menjadi puisi kosong—indah didengar, tapi asin terasa, persis seperti garam impor yang masih kita beli hingga hari ini.
