Fusilatnews – Pemerintah Indonesia berencana mencetak satu juta hektar sawah di Papua, ambisi yang diklaim sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Namun, di balik angka besar itu, muncul pertanyaan: apakah proyek ini benar-benar berpihak pada masyarakat Papua, atau justru menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih dalam?
Ambisi Besar, Risiko Besar
Jika berhasil, produksi beras dari Papua diperkirakan mencapai 5 juta ton per tahun. Namun, mayoritas hasil panen akan dikirim ke Jawa dan pulau-pulau lain, sementara konsumsi lokal hanya sebagian kecil. Analisis biaya menunjukkan: biaya produksi dan transportasi per kilogram beras sekitar Rp 5.000–6.000, sedangkan harga jual di pasar Jawa bisa mencapai Rp 13.000–14.000. Selisihnya, sekitar Rp 7.000–8.000 per kilogram, menjadi keuntungan besar — tapi siapa yang menikmatinya?
Transmigrasi: Solusi atau Masalah Baru?
Untuk menggarap sawah seluas itu, diperlukan sekitar 200–250 ribu petani, kombinasi antara petani transmigran dan masyarakat lokal. Namun sejarah transmigrasi di Papua menunjukkan risiko tinggi ketidakadilan bagi masyarakat adat. Transmigran yang datang sering mendapat dukungan lebih dari pemerintah, sementara penduduk asli justru kehilangan akses tanah produktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
Dampak Sosial: Ketegangan dan Marginalisasi
Seorang kepala adat di Kabupaten Merauke, Bapak Yanto Wenda, menyatakan:
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi jangan biarkan kami menjadi penonton di tanah kami sendiri. Jika sawah ini dikuasai orang luar, kami akan kehilangan mata pencaharian dan budaya.”
Sementara seorang petani transmigran dari Jawa, Ibu Siti Nurhidayah, mengaku:
“Kami datang berharap hidup lebih baik, tapi tanpa dukungan infrastruktur dan pelatihan, kami justru kebingungan. Semua terlihat indah di brosur pemerintah, tapi realitas di lapangan sangat berbeda.”
BPS mencatat bahwa 70% masyarakat Papua masih bergantung pada pertanian subsisten, artinya sebagian besar warga lokal belum siap untuk terlibat dalam proyek pertanian berskala industri.
Analisis Para Ahli
Dr. H. Susetyo, pakar kebijakan transmigrasi, menegaskan:
“Tanpa pendekatan yang sensitif terhadap kearifan lokal, proyek ini berisiko memicu konflik sosial.”
Penelitian IFREL Research juga menemukan: transmigrasi besar-besaran dapat menyebabkan marjinalisasi ekonomi masyarakat adat, karena transmigran cenderung mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah.
Kesimpulan: Antara Impian dan Realita
Proyek cetak sawah satu juta hektar di Papua bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa perencanaan matang dan mengutamakan masyarakat lokal sebagai aktor utama, proyek ini berpotensi menjadi labirin sosial: konflik, marginalisasi, dan erosi budaya bisa mengikuti ambisi pangan ini. Pemerintah harus berhenti melihat Papua hanya sebagai lumbung beras untuk Jawa dan mulai menghormati hak-hak masyarakatnya.
