PDIP tidak gentar ditinggal partai-partai koalisinya, kata Hasto dkk. Karena bisa ngusung Capres dan Cawapres sendiri. Ini benar karena Partainya sdh memenuhi PT 20% sendiri. Yagn Dia lupa, bahwa Pemerintahan Jokowi bisa nyampai selesai hingga 2024, itu karena berbagi kekuasaan, sehingga DPR lumpuh. Tidak berdaya untuk bisa mengontrol Executive.
Intinya makin baik ngak buat Rakyat pak ? tanya Azis S, salah seroang nitizen yang menanggapi tweet saya, 24/05/2022.
“…ah, ini ya tidakk bisa saya menjawabnya. Karena system kita buruk. Jd siapapun nanti yang memimpin akan sama saja, sepanjang tidakk ada yang sadar, bahwa system kita, seperti apa kata Mahfud, malaikatpun bila masuk pada system kita ini, bisa berubah menjadi Iblis!”.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini PDIP belum berpikir untuk koalisi karena masih terlalu dini membicarakan Pilpres 2024.
Terpisah, Ketua Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengungkapkan, LGP sudah jauh-jauh hari memprediksi bahwasannya DPP PDIP akan mengusung Kader sendiri yaitu, Ganjar – Puan. Sampai saat ini, hanya PDI Perjuangan yang sudah mempunya tiket nyapres. Adapun dari lawan koalisi belum kelihatan bentuknya. Pasalnya PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat Presidential Threshold.
Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memperlihatkan keberpihakannya kepada Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, kesel dg Menteri-menterinya yang mulai ancang-ancang nyapres. Tapi baru saja heboh, Jokowi sendiri, yang ngomongin Pencapresan, di depan pertemuan Pro-jo “Jangan kesusu Pemilu 24”. Yg kemudian ditanggapi Hasto secara satire, supaya mengetangahkan kepentingan bangsa dan Pilpres masih lama. Lihat agenda KPU nya, katanya..
Tahun 2019, saya pernah membuat tweet seperti ini; “ Siapapun Presidennya nanti, dia akan menjadi korban dari system yang buruk”, ini lalu di retweet oleh Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Mari kita kupas pasal-pasal penyebabnya.
Ini sebenarnya hanya ingin memberi ilustrasi bagaimana mempermudah pemahaman kita akan arti pentingnya System Politik yang baik. Coba perhatikan, karakterisitik orang mengendarai modil di Jalan Toll. Siapapun orang yang masuk jalan toll, apakah ia sopir Bis antar Kota, Angkutan Kota, Mikrolet Mini, Mobil Tentara, Profesor yang nyopir, mereka bisa relatif tertib, teratur dan berperedaban tinggi bak layaknya di negeri orang.
Bangga sekali aku, bangsa ini koq bisa ya ber-akhlaq seperti layaknya terjadi di negeri-negeri maju!.
Tetapi sebaliknya, begitu mereka itu keluar jalan Toll, masuk ke jalan jalan bukan toll, yang mikrolet, bus antar kota, bahkan si profeseor tadi itu sekalipun, mereka bak ikan di lemparkan ke kolam air, seperti kembali ke habitatnya, amburadul lagi. Ugal-ugalan, nyerobot hak orang, zig zak, ambil penumpang dan menurunkan sembarangan. Macet.
Inilah yang membuat kita malu sebagai suatu bangsa!. Tidak bermartabat.
Kesimpulan kita adalah, dalam system yang baik, seperti sopir-sopir yang biasa brutal, bisa tertib dan menertibkan diri ketika masuk ke jalan toll. Dan sebaliknya, profesor sekapipun bila ia masuk kedalam system yang tidak baik, maka ia larut dalam perilaku system yang buruk tersebut. Diatas sudah diuraikan, apa yang didalilkan oleh Mahfud MD tersebut.
Inilah gambaran system ketata negaraan kita. Siapapun Presidenya, siapapun Menterinya, siapapun anggota Dewannya, siapapun Ketua KPK-nya, Siapapun Kapolrinya, dst, karena hidup dalam system yang buruk, maka performances mereka sulit menjadi baik.
3 Presiden kita di jatuhkan. Usai tugasnya, Presiden wan wakilnya berebut kursi kepresidenan, perhatikan Megawati dan Hamzam Haz dan SBY -JK. Campur aduk antara wilayah karir dan wilayah politik. DPR memilih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK, dst. DPR tidak mengerti hakekat tugas pokoknya. Polisi, Jaksa, Hakim dan sekaligus Pengacara menjadi seolah-olah system yang meruntuhkan hukum keadilan itu sendiri.
Managemen Pembangunan tidak sistemik sebagai suatu proses politik, karena kontrak sosial presiden tidak di fahami sebagai janji kepada rakyat. Artinya antara Kontrak sosial dan proses penganggaran dan program pembangunan berjalan-jalan masing-masing.
Siapa yang salah? Konstitusi kita, karena Konstitusi mengaturnya seperti itu. Jadi Jokowi sekalipun, walau belum tuntas melaksanakan tugasnya, ya minggat dari Solo pun dari jakarta, dan tidak akan pernah mudah mengatur Indonesia, dalam systemnya yang buruk itu.
Petugas partai yang akhirnya melawan partainya sendiri, karena pada akhirnya dia juga akan “dibuang” jauh dan dilupakan karena memang gagal dan banyak memalukan.
Sependapat. Dia blunder. Terima kasih atas komentarnya