FUSILATNEWS, JAKARTA. Seperti biasa, terjadi pada kasus-kasus yang lalu, tugas-tugas yang besar, ada atau tidak ada kaitannya dengan Job desknya, diberikan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Berkaitan dengan urusan Minyak Goreng, yang ternyata tidak semudah dibayangkan, uusanya menjadi tidak berujung pada harga normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi tugas khusus lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditugaskan mengurus masalah minyak goreng. Minyak goreng memang masih tetap menjadi persoalan, karena harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka dipasaran.
Disampaikana LBP, kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5); “Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,”
LBP berharap persoalan minyak goreng ini segera tuntas. “Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan,” ujarnya.
Sementara Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, Luhut diminta langsung Presiden Jokowi membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali. “Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali,” kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5).
Luhut tak sendiri, Dia juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya. Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.
“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan parallel meeting terkait hal ini,” ujar Jodi. Jodi menambahkan, pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan ini. Diharapkan, persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.
“Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,” kata Jodi. Persoalan terkait mahal dan langkanya minyak goreng sudah terjadi setidaknya selama lima bulan terakhir, terhitung sejak Desember 2021. Sejumlah kebijakan telah diterapkan pemerintah untuk mengurai masalah tersebut, seperti menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, memberikan subsidi ke produsen, dan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ke masyarakat.
Terbaru, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Namun, kebijakan itu berlaku tak sampai sebulan, yakni 28 April hingga 23 Mei 2022. Presiden Jokowi mengklaim, harga minyak goreng curah berhasil diturunkan setelah pemerintah menerbitkan kebijakan larangan ekspor. Tak hanya itu, kata Jokowi, larangan ekspor crude palm oil (CPO) juga menyebabkan pasokan minyak goreng di Indonesia terus bertambah. Oleh karenanya, per 23 Mei 2022, keran ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng kembali dibuka.
Dari berbagai sumber
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
