Fusilatnews – Menteri Keuangan menyebut salah satu biang keladi pengangguran di Indonesia adalah karena dana mengendap di Bank Indonesia, jumlahnya disebut mencapai Rp425 triliun. Pernyataan ini seakan memberi kesan bahwa masalah ketenagakerjaan bisa selesai bila dana tersebut segera dialirkan ke dunia usaha. Namun jika ditelisik lebih dalam, pandangan itu tampak terlalu menyederhanakan realitas, bahkan berpotensi menyesatkan.
Uang Mengendap Bukan Sumber Utama Masalah
Dana parkir perbankan di BI hanyalah satu sisi dari dinamika likuiditas. Faktanya, data OJK per Januari 2025 menunjukkan angka undisbursed loan—kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan nasabah—mencapai Rp2.348,9 triliun. Angka ini lebih dari lima kali lipat klaim dana parkir di BI. Artinya, bukan hanya bank yang menahan dana, tetapi justru pelaku usaha sendiri yang belum berani menarik kredit untuk ekspansi.
Jika uang sudah tersedia, mengapa tidak digunakan? Jawabannya sederhana: iklim usaha sedang getir. Pengusaha masih ragu menanamkan modal, menunda pembukaan pabrik, bahkan membatasi perekrutan karyawan. Maka persoalannya bukan sekadar uang ada atau tidak, melainkan ada keberanian atau tidak untuk berinvestasi dalam kondisi ekonomi yang serba tak pasti.
Cermin Ekonomi yang Tidak Sehat
Undisbursed loan dalam jumlah raksasa adalah indikator bahwa ekonomi Indonesia tengah mengalami stagnasi. Ketika dunia usaha memilih untuk menunda ekspansi, berarti mereka tidak melihat prospek yang meyakinkan di depan mata. Ini bisa disebabkan biaya produksi tinggi, daya beli masyarakat melemah, ketidakpastian regulasi, hingga ancaman defisit APBN yang membayangi.
Dengan kata lain, uang bukan tidak ada. Justru terlalu banyak uang yang “nganggur”. Tetapi uang itu menganggur bukan karena kesalahan Bank Indonesia, melainkan karena fondasi ekonomi nasional rapuh. Dalam kondisi seperti ini, menyalahkan uang parkir Rp425 triliun di BI sama saja menutup mata dari persoalan lebih besar: ekonomi kita sedang carut-marut.
Beban Pengangguran yang Kian Berat
Keterlambatan ekspansi dunia usaha otomatis menahan laju penciptaan lapangan kerja baru. Sementara setiap tahun, jutaan angkatan kerja baru terus masuk pasar kerja. Hasilnya: pengangguran tetap tinggi. Jika kondisi ini berlarut, bukan hanya pengangguran yang meningkat, tapi juga potensi masalah sosial lainnya: ketidakstabilan politik, kriminalitas, hingga meningkatnya kesenjangan.
Saatnya Jujur Melihat Akar Masalah
Menyalahkan BI atau dana parkir hanya memberi solusi semu. Yang mendesak adalah keberanian pemerintah mengakui akar masalah: iklim usaha tidak sehat, kebijakan ekonomi tidak sinkron, dan arah pembangunan nasional tidak jelas. Selama masalah-masalah fundamental ini tidak dibereskan, dana triliunan rupiah akan tetap mengendap entah di BI atau di rekening perbankan, sementara pengangguran terus membengkak.
